Jakarta – Seputar Jagat News. Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan”, yang menghadirkan perwakilan serikat pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim. Kegiatan ini digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Selasa (22/4/2025).
FGD ini menjadi ajang penting untuk mempertemukan pihak kepolisian dengan serikat buruh dalam membahas isu-isu konkret yang kerap terjadi di lapangan, terutama terkait penegakan hukum dalam hubungan industrial.
Direktur Intelkam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan wadah diskusi terbuka dan santai untuk membahas hal-hal substansial yang dialami buruh di lapangan.
“Ini adalah forum ngobrol bareng, santai tapi dekat dengan persoalan riil di lapangan. Kita ingin mendengar langsung masukan dari serikat pekerja terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan,” ujar Dekananto dalam keterangannya.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk konkret implementasi dari Desk Ketenagakerjaan Polri, yang secara resmi diluncurkan oleh Kapolri pada Januari 2025 lalu sebagai respons terhadap kebutuhan penanganan yang lebih manusiawi dan solutif dalam isu perburuhan.
FGD ini juga menandai perubahan pendekatan Polri dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Jika selama ini kepolisian kerap kali baru turun tangan ketika sudah terjadi demonstrasi, kini Polda Metro Jaya ingin membangun pola kerja yang lebih preventif dan kolaboratif.
“Harapannya ke depan tidak ada lagi kejadian di mana polisi baru turun ketika sudah ada unjuk rasa. Kita ingin membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif,” tegas Dekananto.
Kegiatan FGD ini tidak berhenti di level provinsi saja. Dekananto mengungkapkan bahwa Polda Metro Jaya tengah menyusun skema diskusi lanjutan yang akan digelar secara berjenjang hingga tingkat Kabupaten dan Kota.
“Ini baru awal. Diskusi-diskusi lanjutan akan dilakukan secara lebih spesifik di tingkat lokal. Supaya persoalan-persoalan industrial tidak selalu berujung pada ketegangan antara buruh dan aparat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan serupa akan langsung dikoordinasikan oleh para Kapolres dan jajarannya, dengan melibatkan serikat pekerja lokal dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah menggali isu-isu sektoral secara lebih dalam dan mencari solusi kontekstual.
FGD tersebut turut dihadiri oleh jajaran penting di lingkungan kepolisian, antara lain para Kapolres se-Polda Metro Jaya, Kasat Intelkam, dan Kasat Reskrim. Tak hanya dari kepolisian, acara ini juga melibatkan pihak eksternal seperti Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, serta perwakilan dari Desk Ketenagakerjaan Polri (Bareskrim).
Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan keseriusan institusi dalam membangun sinergi lintas sektor demi memperbaiki mekanisme penegakan hukum dalam dunia ketenagakerjaan—khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Dengan adanya FGD ini, Polda Metro Jaya berharap dapat mereduksi potensi konflik industrial dan membangun relasi yang lebih konstruktif antara aparat penegak hukum dan kaum pekerja. Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di tubuh Polri, yang menekankan pendekatan humanis, persuasif, dan solutif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. (Red)
