Jakarta – Seputar Jagat News. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Purnawirawan Jenderal TNI, Luhut Binsar Pandjaitan, angkat suara terkait desakan sejumlah pihak yang meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya. Luhut menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang “kampungan”.
“Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” ujar Luhut kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Luhut menegaskan pentingnya solidaritas dan fokus dalam mendukung pemerintahan di tengah kondisi global yang sedang tidak stabil. Ia menilai bahwa sikap untuk menciptakan keributan justru tidak mencerminkan kedewasaan berpolitik.
“Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik,” tambahnya.
Pernyataan Luhut ini muncul sebagai respons terhadap gelombang kritik dari sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI yang menuntut agar Gibran dicopot dari posisi Wakil Presiden. Salah satu suara vokal datang dari Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, yang juga ayah dari Letjen Kunto Arief Wibowo—Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.
Desakan Try Sutrisno ini menjadi sorotan publik, terutama setelah Letjen Kunto dimutasi dari jabatannya menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Mutasi itu memicu spekulasi luas bahwa keputusan tersebut berkaitan erat dengan sikap sang ayah.
Namun, TNI secara resmi membantah adanya hubungan antara mutasi Letjen Kunto dan pernyataan Try Sutrisno. Dalam perkembangan terbaru, mutasi tersebut bahkan dianulir, dan Letjen Kunto kembali menjabat sebagai Pangkogabwilhan I seperti sebelumnya.
Menanggapi isu tersebut, Luhut menilai mutasi di tubuh TNI merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu ditarik ke ranah politis.
“Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu,” tegasnya.
Pernyataan Luhut ini sekaligus mempertegas posisinya dalam meredam isu-isu yang dinilai kontraproduktif terhadap stabilitas pemerintahan dan ketertiban politik nasional. Dalam pandangannya, elite bangsa seharusnya menunjukkan sikap dewasa dan bersatu dalam menghadapi tantangan, bukan saling menyalahkan atau membingkai narasi yang mengganggu jalannya roda pemerintahan. (Red)
