Guru Honorer di Kalsel Bertahan Tanpa Gaji: Demi Cinta Profesi dan Status di Dapodik

Aktivitas Mira guru honorer di SDN Pipitak Jaya 1 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin
6 / 100

Banjar, Kalsel – Seputar Jagat News. Di tengah krisis ekonomi dan beban hidup yang semakin berat, sekelompok guru honorer di Kalimantan Selatan tetap setia mengajar meski sudah dua bulan tanpa menerima gaji. Mereka adalah para pendidik yang bekerja di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Banjar. Bukan karena upah, tetapi demi status tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mereka bertahan.

FQN, salah satu guru honorer yang sudah mengabdi selama tiga tahun, mengungkapkan kepasrahannya. “Bendahara tidak tahu, kepala sekolah juga tidak tahu. Sampai sekarang kami tidak punya bayangan kapan akan menerima gaji,” ujarnya.

Gaji yang mereka terima sangat minim, hanya Rp14 ribu per jam. Dengan rata-rata enam jam mengajar per minggu, pendapatan mereka tak sampai Rp500 ribu per bulan. Ironisnya, gaji yang kecil itu pun tidak selalu dibayarkan tepat waktu.

“Katanya kondisi keuangan sekolah sedang sulit. Tapi setahu saya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lancar. Apakah dana BOS juga sudah habis?” keluh FQN, mempertanyakan transparansi keuangan sekolah.

Walau demikian, para guru tetap datang ke sekolah setiap hari. Mereka mengajar, menyiapkan bahan ajar, menghadiri rapat, dan mendampingi kegiatan siswa. Mereka tetap tersenyum di depan murid, walau hati dan kebutuhan hidup diuji.

Satu-satunya harapan mereka adalah bisa mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang membuka peluang untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK. Namun syarat utamanya adalah status yang terdaftar dalam Dapodik. Jika berpindah sekolah, proses pendaftaran ulang ke Dapodik harus dimulai dari nol—suatu risiko besar yang membuat banyak guru memilih bertahan meski tanpa kepastian gaji.

Realita Guru Honorer di Kota Banjarmasin
Situasi berbeda dialami RA, guru honorer di sebuah SMK swasta di Banjarmasin. Meski hanya digaji Rp11 ribu per jam dan mendapat sekitar Rp528 ribu per bulan, ia bersyukur karena pembayaran dilakukan tepat waktu.

“Setidaknya lancar dibayar, tapi tetap saja jumlahnya sangat minim. Kalau sudah menikah, pasti sangat berat,” katanya. RA pun berharap bisa ikut PPG dan memiliki masa depan yang lebih jelas sebagai pendidik profesional.

Pemerintah Daerah dan Pusat Mulai Bergerak
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, mengaku belum mengetahui adanya guru honorer yang belum menerima gaji. “Nanti saya konfirmasi ke bagian yang menangani,” ucapnya melalui pesan WhatsApp, Minggu (4/5).

Kabar baik datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Abdul Mu’ti mengumumkan bahwa mulai Juli 2025, sebanyak 310 ribu guru honorer akan menerima bantuan senilai Rp300 ribu per bulan. Bantuan ini akan langsung disalurkan ke rekening masing-masing guru.

Selain itu, bantuan pendidikan bagi guru honorer yang belum menamatkan pendidikan sarjana (S1) atau diploma 4 (D4) juga akan diluncurkan pada tahun ajaran 2025/2026.

Semangat Guru Muda di Daerah Terpencil
Di tengah berbagai keterbatasan, tiga pemuda dari Kecamatan Paramasan—Ardi, Supian Noor, dan Ipansyah—menjadi simbol dedikasi. Mereka lulusan sarjana yang memilih kembali ke kampung halaman untuk mengabdi sebagai guru kelas di SDN daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Meski hanya menerima gaji Rp500 ribu dari dana BOS dan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dari pemerintah daerah, mereka tetap semangat. Kini, TPP mereka naik Rp100 ribu berkat kepedulian Pemkab Banjar.

“Alhamdulillah, ada perhatian dari pemerintah. Namun harapan terbesar kami adalah bisa segera diangkat menjadi PPPK, agar status kami jelas,” ujar Ardi, guru SDN Remo.

Pemerintah Daerah Tingkatkan Insentif
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, menyatakan bahwa bupati dan wakil bupati sangat peduli terhadap kesejahteraan guru. Insentif untuk guru PAUD dinaikkan menjadi Rp500 ribu, guru pendamping khusus menjadi Rp250 ribu, sementara pengawas dan kepala sekolah mendapatkan kenaikan hingga Rp1 juta, dan koordinator wilayah sebesar Rp1,25 juta.

“Kami juga sedang mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru kontrak melalui tahap penganggaran,” tegasnya.

Meski dihantui ketidakpastian dan gaji yang jauh dari layak, para guru honorer di Kalimantan Selatan terus berjuang di tengah keterbatasan. Cinta mereka pada profesi dan komitmen terhadap pendidikan anak bangsa membuat mereka tetap berdiri di depan kelas. Dukungan nyata dari pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat segera memberi angin segar bagi masa depan mereka. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *