Dedi Mulyadi Perluas Program Pendidikan Militer: Kini Sasar Warga Dewasa dan “Orang Gemulai”

6815a5503b132
4 / 100

Jawa Barat – Seputar Jagat News. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melanjutkan gebrakan dalam pembinaan karakter warga dengan memperluas cakupan program pendidikan militer di barak TNI. Setelah sukses menerapkan program ini untuk pelajar SMP dan SMA yang terlibat kenakalan remaja, kini ia berencana menyasar dua kelompok baru: warga dewasa bermasalah dan “orang gemulai”.

Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Dedi melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu (4/5/2025). Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membina warga yang kerap terlibat dalam aktivitas negatif namun sulit diproses secara hukum karena tergolong pelanggaran ringan.

“Yang suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, mabuk-mabuk, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Walaupun ditindak pidana, malah tingkat kejahatannya naik signifikan,” ujarnya.

Menurut Dedi, penegakan hukum terhadap pelanggaran ringan kerap tidak memberikan efek jera. Karena itu, ia mengusulkan pendekatan alternatif berupa pendidikan karakter bergaya militer yang dianggap lebih efektif dalam membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab.

“Jadi nanti bukan hanya kenakalan remaja saja yang saya tangani, tetapi kenakalan dewasa juga,” tambahnya.

“Orang Gemulai” Juga Diusulkan Ikut Pendidikan Militer
Salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah pernyataan Dedi mengenai kemungkinan melibatkan kelompok yang ia sebut sebagai “orang gemulai” dalam program ini. Ia menyebutkan bahwa ide tersebut muncul dari interaksi dengan masyarakat di media sosial.

“Memang ada tuh komentar di media sosial, ‘Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap.’ Ya bisa saja, yang penting ini kan fokus dulu deh, yang bikin resah. Kriminalnya sudah pembunuhan,” ujar Dedi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (5/5/2025).

Meski demikian, Dedi menekankan bahwa prioritas utama saat ini masih diberikan kepada pelajar SMP dan SMA yang dinilai membutuhkan pembinaan karakter.

Mekanisme Program dan Durasi Pelatihan
Program ini telah dimulai sejak Jumat (2/5/2025) dan melibatkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, TNI, dan Polri. Sebanyak 30 hingga 40 barak militer khusus disiapkan di berbagai daerah untuk menampung para peserta. Durasi pelatihan ditetapkan selama enam bulan.

Peserta dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orangtua, dan hanya mereka yang memiliki catatan perilaku menyimpang atau sulit dibina yang akan diikutsertakan.

“Mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah, cuma gurunya aja ngajarnya di sana,” kata Dedi saat meninjau lokasi.

Terkait dengan legalitas program, Dedi memastikan bahwa seluruh peserta mengikuti pelatihan atas dasar persetujuan tertulis dari orangtua yang diberikan dalam bentuk surat bermaterai.

“Kalau bicara payung hukum, kan yang menyerahkan orangtuanya. Dalam bentuk surat keterangan bermeterai,” tegasnya.

Respons Masyarakat Beragam
Program ini menimbulkan beragam reaksi dari publik. Di tengah kritik dan kontroversi, banyak orangtua justru mendukung penuh inisiatif Gubernur Dedi. Salah satunya adalah Elly, seorang ibu yang mendaftarkan anaknya ke program militer karena kesulitan dalam mengarahkan perilaku sang anak.

“Anak saya sering bolos dan susah dinasihati,” ujar Elly pada Jumat (2/5/2025).

Ia berharap pendidikan di barak militer dapat membawa perubahan positif bagi anaknya.

“Terima kasih Pak Bupati dan Gubernur, semoga anak saya bisa jadi rajin dan nurut. Semoga anak ini bisa berubahlah menjadi lebih baik,” ucapnya penuh harap.

Dengan langkah berani ini, Dedi Mulyadi membuka babak baru dalam pembinaan karakter masyarakat Jawa Barat. Terobosan pendidikan militer yang semula diperuntukkan bagi pelajar kini diperluas untuk merangkul kelompok masyarakat dewasa yang dinilai memerlukan pendekatan lebih tegas. Meski belum sepenuhnya lepas dari kritik, program ini menjadi sorotan nasional karena keunikannya dalam menangani masalah sosial secara langsung dan konkret. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *