Cirebon — Seputar Jagat News. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengambil langkah mengejutkan dengan menolak pengadaan mobil dinas baru yang telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon tahun 2025. Meski pemerintah kota telah menyiapkan dana sebesar Rp 1,8 miliar, Edo menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan menggunakan kendaraan dinas tersebut, mengikuti langkah Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang lebih dulu menyatakan penolakannya.
Penolakan ini disampaikan langsung oleh Edo pada Senin (5/5/2025), yang menegaskan bahwa meski anggaran telah disiapkan, ia belum sekalipun menerima atau mengambil mobil dinas tersebut.
“Sebetulnya anggaran ada, cuman kan sampai saat ini saya nggak ngambil juga. Setiap kepala daerah yang baru pasti dianggarkan, tapi diambil atau tidak kan tergantung kita,” ujar Edo.
Edo juga menyatakan bahwa alasan utama di balik keputusannya adalah demi efisiensi anggaran. Ia menilai, dalam kondisi fiskal yang menuntut penghematan dan skala prioritas tinggi, menolak fasilitas mewah menjadi bentuk kepedulian terhadap keuangan daerah.
“Kan ada efisiensi,” ucap Edo singkat namun penuh makna.
Sebelumnya, rencana pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah ini tercatat dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan kode paket 54609839. Mobil yang direncanakan termasuk dalam kategori sedan mewah, seperti Toyota Camry 2.5 V A/T dan Camry 2.5 L A/T Hybrid, dengan satu unitnya diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 900 juta.
Namun, dari rencana awal pengadaan dua unit kendaraan — masing-masing untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota — hanya satu unit yang kemudian dilanjutkan, yakni untuk Effendi Edo. Itu pun kini batal karena penolakan dari sang wali kota sendiri.
Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cirebon, Arif Kurniawan, membenarkan bahwa sebelumnya pemerintah kota memang berencana menyediakan dua unit kendaraan dinas. Tapi setelah Siti Farida menolak, hanya satu yang sempat dianggarkan.
“Tadinya mau dua, untuk Pak Wali sama Bu Wakil. Tapi Bu Wakilnya nggak mau. Sekarang sudah diubah jadi tinggal satu, untuk Pak Wali saja,” kata Arif pada Jumat (2/5/2025).
Ia menjelaskan, pada awalnya pengadaan dilakukan karena tidak adanya kendaraan dinas baru yang digunakan wali kota sejak menjabat. Namun keputusan Wali Kota Effendi Edo yang memilih menolak mobil dinas baru membuat pihak administrasi kini harus melakukan penyesuaian ulang pada dokumen pengadaan.
“(Keterangan) yang di laman SIRUP belum diperbaharui. Tapi yang jelas (mobil dinas baru) hanya satu, untuk Pak Wali saja,” pungkas Arif.
Langkah yang diambil Wali Kota Effendi Edo dan Wakilnya, Siti Farida, dinilai publik sebagai contoh teladan dalam penggunaan anggaran negara secara bijak, serta menunjukkan komitmen terhadap penghematan dan kepedulian sosial, di tengah banyaknya kritik terhadap gaya hidup mewah pejabat publik di berbagai daerah. (Red)
