Jakarta – Seputar Jagat News. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Senin (5/5/2025), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap aset negara yang hingga kini masih dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, meski masa konsesinya telah habis. Prabowo menegaskan bahwa seluruh aset negara yang tidak dikelola secara jelas harus segera didata dan dikembalikan ke pangkuan negara.
Dengan nada serius, Presiden menyinggung sejumlah aset strategis yang menurutnya pengelolaannya tidak transparan, salah satunya adalah kawasan Senayan yang luasnya mencapai lebih dari 200 hektare.
“Yang ini dikuasai ini, yang itu dikuasai itu. Kemudian kita lupa selain Senayan, ada lah sekitar 200 hektare kurang lebih. Menteri BUMN bener ya? Mensesneg bener?” tanya Prabowo sambil menoleh ke arah para pembantunya.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyoroti Kemayoran, sebuah kawasan yang menurutnya mencakup lebih dari 400 hektare. Saat ia menyebut nama lokasi itu, Presiden sempat menyentil Menteri Sekretaris Negara yang tertawa saat disebutkan.
“Ternyata ada lagi Kemayoran. Itu Kemayoran itu 400 hektare lebih. Mensesneg kok ketawa-tawa?” tegur Prabowo, yang justru mengundang gelak tawa dari para menteri lainnya.
Dalam arahannya, Presiden meminta agar seluruh aset milik pemerintah segera didata. Aset-aset tersebut nantinya akan diserahkan kepada Danantara, entitas pengelola aset negara yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi manajemen kekayaan negara.
Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui besarnya nilai aset negara yang terungkap ketika seluruh aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikonsolidasikan di bawah pengelolaan Danantara. Total nilai aset tersebut mencapai 982 miliar dolar AS, meski Presiden memilih menggunakan angka konservatif yakni sekitar 900 miliar dolar AS.
“Kita kaget bahwa aset kita under manajemen kita 982 miliar USD. Tapi kita konservatif ya sekitar 900 lah. Kita katakan ini aset under manajemen,” ujarnya.
Presiden menambahkan, ia juga baru tersadar bahwa masih ada aset-aset besar lainnya yang belum tercatat secara resmi, termasuk Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) di Senayan yang ia perkirakan bernilai 30 miliar dolar AS.
“Berarti 982 tambah 30, kita sudah tembus 1 triliun USD,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga melontarkan kritik tajam kepada oknum birokrat yang dianggap “pandai” menyembunyikan aset negara. Ia menyayangkan lemahnya sistem pencatatan aset di pemerintahan yang menyebabkan banyak kekayaan negara hilang atau tidak jelas statusnya.
“Nah ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita. Aset disembunyikan. Saya minta menteri-menteri kaji, menteri-menteri yang punya aset banyak ini (kaji dan cari) aset disembunyikan,” tegasnya.
Presiden pun mengingatkan bahwa banyak aset negara bisa hilang begitu saja bila tidak didata dengan baik, apalagi bila terjadi pergantian menteri atau presiden dalam beberapa periode pemerintahan.
“Nggak tahu nanti udah ganti 3-4 kali menteri, ganti tiga kali presiden bisa diapakan. Banyak aset negara itu hilang nggak jelas,” kata Prabowo menutup arahannya.
Penegasan Prabowo menjadi sinyal kuat bagi reformasi besar dalam pengelolaan aset negara, sekaligus mempertegas komitmen pemerintahannya untuk menertibkan kekayaan negara yang selama ini tercecer atau tidak dimanfaatkan secara optimal. (Red)
