BANDUNG – Seputar Jagat News. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan turun langsung ke Kabupaten Karawang untuk meninjau Jembatan Haji Endang atau yang dikenal juga sebagai Jembatan Rumambe, yang tengah menjadi sorotan akibat ancaman pembongkaran oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
Langkah ini diambil menyusul memanasnya polemik antara BBWS dan pemilik jembatan, Haji Endang, terkait legalitas dan kelayakan teknis konstruksi jembatan tersebut. Gubernur menegaskan komitmennya untuk menggali akar persoalan secara langsung di lapangan.
“Jembatan Haji Endang, minggu ini akan saya tengok. Apa sih masalah yang sebenarnya,” ujar Dedi kepada awak media seusai menghadiri acara resmi di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin malam (5/5/2025).
Jembatan Haji Endang telah lama menjadi akses vital bagi warga sekitar Karawang, khususnya para pekerja di kawasan industri. Keberadaan jembatan ini mempersingkat perjalanan dan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur utama.
Namun, jembatan tersebut kini terancam dibongkar oleh BBWS Citarum dengan alasan tidak memiliki izin resmi dan tidak sesuai dengan standar teknis konstruksi. BBWS bahkan telah memasang spanduk peringatan di area jembatan sebagai tanda bahwa jembatan itu berada dalam status pelanggaran.
Kepala BBWS Citarum, Dian Al Ma’ruf, menegaskan bahwa dari sisi ilmu teknik sipil, desain Jembatan Haji Endang tidak memenuhi kriteria jembatan yang layak dilalui kendaraan.
“Saya dari ilmu teknik sipil, yang saya tahu, teknis jembatan itu bukan seperti itu,” ujar Dian.
Menurutnya, struktur jembatan tidak hanya berisiko membahayakan pengguna, tetapi juga berpotensi menjadi preseden buruk. Ia mengungkapkan bahwa di Karawang sendiri saat ini telah terdapat 11 jembatan serupa yang dibangun tanpa prosedur resmi dan mengabaikan kaidah keselamatan.
“Jika dibiarkan, saya khawatir jembatan serupa akan terus bermunculan,”
tambahnya.
Polemik ini memunculkan dilema antara kepatuhan hukum dan kebutuhan mendesak masyarakat terhadap akses transportasi. Sejumlah warga menyuarakan keberatan atas rencana pembongkaran, mengingat peran krusial jembatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan mobilitas pekerja.
Kehadiran Gubernur Dedi Mulyadi di lokasi diharapkan mampu menghadirkan kejelasan arah penyelesaian, baik melalui jalur hukum, rekayasa teknis ulang, ataupun dialog antara BBWS dan pihak pemilik jembatan.
(Red)
