Sukabumi – Seputar Jagat News. Sabtu, 19 Oktober 2024. Proyek pembangunan jaringan irigasi permukaan di daerah irigasi Cibeber, Desa Tanjungsari, Kecamatan Curug Kembar, kini terjebak dalam dugaan penyimpangan anggaran. Dengan dana sebesar Rp 7.586.644.462,84 yang bersumber dari alokasi khusus fisik penugasan bidang irigasi tahun anggaran 2023, proyek ini seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kondisi pertanian. Namun, kenyataannya justru menyisakan masalah bagi para petani.
Pekerjaan yang dimulai pada 8 Maret 2023, dilaksanakan oleh penyedia jasa CV Putra Perkasa Prima. Warga setempat melaporkan bahwa saluran irigasi yang dibangun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disosialisasikan. Seorang warga berinisial (P) menyatakan, “Kami berharap peningkatan irigasi ini dapat mendukung perekonomian, tetapi kini malah banyak bocor dan jebol.”
Menurut petani lainnya, perbaikan seharusnya difokuskan pada bagian yang rusak, tetapi yang terjadi justru pembongkaran bagian yang masih baik. Mereka meragukan kualitas pekerjaan yang dikerjakan, dengan indikasi bahwa penyedia jasa tidak menjalankan tugasnya secara profesional. “Pekerjaan ini seperti dagelan; bagian yang seharusnya diperbaiki tidak dikerjakan, sementara yang baik malah dibongkar,” tambah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) seharusnya berfungsi sebagai perencana dan pengawas, tetapi laporan dari masyarakat menunjukkan adanya dugaan bahwa perusahaan penyedia jasa dipinjam oleh oknum di dinas tersebut, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pekerjaan.
Seorang perangkat Kecamatan berinisial (N) juga menyatakan harapan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera turun untuk memeriksa proyek ini, mengingat adanya indikasi kerugian negara. “Kami meminta aparat penegak hukum untuk menyikapi masalah ini agar ada efek jera bagi pelaku penyimpangan,” ungkapnya.
Dugaan penyimpangan dalam proyek irigasi ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran publik, terutama untuk proyek yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat. Investigasi lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta lebih dalam terkait dengan proyek yang seharusnya menguntungkan petani ini.
Sampai berita ini diterbitkan, CV. Putra Perkasa Prima dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi belum dapet dihubungi oleh media. (Ds)
