Category: Politik

JAKARTA – Seputar Jagat News. Anggota DPR RI, Ahmad Dhani, mengeluarkan permohonan maaf setelah mendapat sanksi ringan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait pernyataannya yang dinilai melecehkan marga “Pono” dan ucapan seksis terkait naturalisasi pemain sepak bola. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Dhani pada hari Rabu (7/5/2025) usai sidang di Kompleks Parlemen, Jakarta….

BENGKULU – Seputar Jagat News. Fakta baru kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Seorang kepala dinas mengakui menyetorkan uang ratusan juta rupiah demi mempertahankan jabatannya. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu, Rabu (7/5/2025), menghadirkan tujuh orang saksi, termasuk Kepala Dinas Perpustakaan dan…

JAKARTA – Seputar Jagat News. Isu premanisme kembali mencuat di panggung parlemen. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI pada Rabu (7/5/2025), advokat Appe Hutauruk dari Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melontarkan pernyataan tegas: pemerintah disebut kerap menggunakan jasa premanisme untuk menghadapi kelompok yang mengkritik kebijakannya. “Kita harus jujur,…

Jakarta – Seputar Jagat News. Bupati Indramayu Lucky Hakim resmi menjalani hari pertama magangnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (6/5/2025). Program magang ini merupakan sanksi administratif atas keputusannya bepergian ke Jepang tanpa izin resmi dari pemerintah pusat. Lucky akan menjalani program magang selama tiga bulan penuh di bawah pengawasan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina…

Jakarta – Seputar Jagat News. Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa keberhasilan reformasi 1998 tidak terlepas dari peran besar tokoh-tokoh militer dan kepolisian. Dalam acara Halalbihalal bersama Purnawirawan TNI/Polri di Jakarta pada Selasa (6/5/2025), Prabowo menyampaikan bahwa para purnawirawan TNI dan Polri adalah pihak yang dengan sadar dan rela melepaskan kekuasaan demi membuka…

JAKARTA – Seputar Jagat News. Meski status hukum Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi berubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025—di mana mereka tak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara—Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menegaskan bahwa para pejabat BUMN tetap dapat dikenakan pidana korupsi jika terbukti melakukan…