Jakarta – Seputar Jagat News. Bupati Indramayu Lucky Hakim resmi menjalani hari pertama magangnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (6/5/2025). Program magang ini merupakan sanksi administratif atas keputusannya bepergian ke Jepang tanpa izin resmi dari pemerintah pusat.
Lucky akan menjalani program magang selama tiga bulan penuh di bawah pengawasan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri. Pada hari pertamanya, Lucky langsung menerima materi pembinaan yang menyentuh banyak aspek pemerintahan daerah.
“Waktu yang ada di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ini betul-betul dapat dimanfaatkan oleh Bupati Indramayu Pak Lucky untuk belajar,” ujar Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA, dalam keterangannya.
Dalam sesi pembukaan magang, Lucky diperkenalkan pada sejumlah tugas penting pemerintahan, mulai dari kerja sama antar daerah, pelayanan publik, urusan perbatasan negara, hingga penanganan ketenteraman dan ketertiban umum.
Selain itu, ia juga diberikan penjelasan tentang fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, serta isu-isu perkotaan—semuanya merupakan ranah kerja yang berkaitan langsung dengan peran kepala daerah.
Magang Lucky Hakim bukan sekadar duduk di ruang kelas. Menurut Safrizal, program ini juga akan menyertakan praktik langsung di lapangan serta pemberian pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan dan dilaporkan hasilnya.
“Ada materi, ada praktik, nanti dapat PR untuk diselesaikan di lapangan. Hasilnya akan dilaporkan agar pembelajarannya membawa manfaat dan berdampak bagi daerah,” ungkap Safrizal.
Lucky juga akan diajak mengikuti rutinitas pelayanan di Ditjen Bina Adwil, termasuk bagaimana menyambut dan menangani tamu, seperti kepala daerah lain yang berkunjung ke Kemendagri.
Bupati Lucky menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh proses magang dengan sungguh-sungguh. Ia akan datang ke Kemendagri setiap hari Selasa selama tiga bulan ke depan.
“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, dan juga peringatan bagi kepala daerah lainnya agar tidak melanggar aturan,” kata Lucky.
Ia juga membagikan pesan penting yang ia terima dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yakni bahwa tugas kepala daerah tidak mengenal hari libur, bahkan saat momen besar seperti Lebaran atau Tahun Baru.
“Karena kami adalah orang pilihan, maka tanggung jawab kami pun besar. Negara membiayai dan memfasilitasi kami, bukan untuk liburan, tapi untuk bekerja,” tutur Lucky, menegaskan niatnya untuk memperbaiki diri.
Kasus Lucky Hakim menjadi peringatan keras dari pemerintah pusat bahwa tanggung jawab sebagai kepala daerah tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan yang sah. Program magang ini menjadi preseden menarik: bukan sekadar hukuman, tetapi juga momentum pembelajaran yang diarahkan untuk menghasilkan perubahan positif di daerah. (Red)
