SUKABUMI — Seputar Jagat News. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Yayasan Pendidikan Bumi Persada, yang menaungi Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kampung Cimanggu RT 21/05, Desa Langkapjaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Sejumlah bagian bangunan sekolah dilaporkan telah mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu segera mendapatkan perhatian, mengingat bangunan pendidikan merupakan salah satu fasilitas publik yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan peserta didik serta keberlangsungan proses belajar mengajar.
Pihak Yayasan Pendidikan Bumi Persada berharap pemerintah daerah maupun kementerian terkait tidak hanya menerima usulan secara administratif, tetapi juga melakukan verifikasi dan peninjauan langsung untuk mengetahui kondisi faktual bangunan di lapangan.
Ketua Yayasan Pendidikan Bumi Persada, Henhen Suhendi, S.Pd.I., mengatakan keterbatasan kemampuan pembiayaan menjadi salah satu kendala yayasan untuk melakukan pembangunan dan rehabilitasi secara mandiri.
“Kami sangat berharap adanya perhatian dan bantuan pemerintah untuk pembangunan serta perbaikan sekolah. Kondisi bangunan yang sudah rusak tentunya membutuhkan penanganan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih aman dan nyaman,” ujar Henhen.
Menurut Henhen, kebutuhan terhadap ruang belajar dan fasilitas pendidikan yang layak terus berjalan seiring dengan keberlangsungan kegiatan pendidikan di lingkungan yayasan.
Persoalannya, kemampuan yayasan untuk membiayai pembangunan secara mandiri memiliki keterbatasan. Kondisi tersebut membuat dukungan pemerintah menjadi penting, terutama apabila hasil verifikasi nantinya menunjukkan adanya fasilitas yang memang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan pembangunan maupun rehabilitasi.
Dalam konteks pelayanan publik, kondisi fisik fasilitas pendidikan semestinya tidak berhenti pada persoalan pengajuan proposal. Pemerintah memiliki instrumen perencanaan, verifikasi, penganggaran, serta program bantuan yang dapat digunakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, transparansi menjadi penting. Usulan pembangunan sekolah perlu disertai data kondisi bangunan, kebutuhan rehabilitasi, dokumen pendukung, serta hasil verifikasi lapangan agar keputusan pemberian bantuan benar-benar berdasarkan kebutuhan objektif.
Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya menilai persoalan sarana pendidikan di Yayasan Pendidikan Bumi Persada layak menjadi perhatian instansi terkait.
JWI mendorong pemerintah tidak sekadar melihat kelengkapan administratif, tetapi memastikan kondisi riil sekolah melalui pengecekan langsung. Langkah tersebut penting agar tidak terjadi kesenjangan antara data administratif dengan kondisi faktual di lapangan.
“Prinsipnya, setiap usulan harus diverifikasi terlebih dahulu. Namun, apabila berdasarkan hasil peninjauan memang terdapat bangunan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi atau pembangunan, pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” demikian pandangan JWI Sukabumi Raya.
JWI juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap fasilitas pendidikan bukan semata-mata persoalan pembangunan fisik. Kondisi ruang belajar yang aman dan layak berkaitan dengan kualitas pelayanan pendidikan serta perlindungan terhadap peserta didik.
Di sisi lain, pemerintah dan instansi terkait diharapkan responsif terhadap setiap informasi mengenai kondisi fasilitas pendidikan yang membutuhkan penanganan.
Respons cepat bukan berarti bantuan harus diberikan tanpa prosedur. Sebaliknya, verifikasi yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi jalan untuk memastikan bantuan diberikan kepada lembaga yang memang membutuhkan dan memenuhi persyaratan.
Yayasan Pendidikan Bumi Persada menyatakan siap membuka akses bagi pemerintah maupun instansi berwenang untuk melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi bangunan dan fasilitas pendidikan di lokasi.
Langkah tersebut sekaligus dapat menjadi momentum bagi instansi terkait untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kebutuhan sekolah, termasuk menentukan apakah persoalan yang ada membutuhkan rehabilitasi, pembangunan ruang baru, atau bentuk dukungan lainnya.
JWI mendorong pihak yayasan melengkapi proposal dengan dokumen pendukung serta menyampaikannya kepada instansi yang memiliki kewenangan. Pada saat yang sama, pemerintah diharapkan memberikan kejelasan mengenai proses, persyaratan, serta tindak lanjut atas usulan tersebut.
Sebab, ketika menyangkut keselamatan peserta didik dan kelayakan fasilitas pendidikan, persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
Pemerintah tentu memiliki mekanisme dan prioritas dalam menentukan program pembangunan. Namun, masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana sebuah usulan pendidikan diverifikasi, diproses, dan ditindaklanjuti.
Kini, perhatian tertuju pada langkah instansi terkait: apakah kondisi bangunan Yayasan Pendidikan Bumi Persada akan segera diverifikasi di lapangan dan ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan, atau kembali berhenti pada tumpukan usulan administratif.
Lokasi: Kampung Cimanggu RT 21/05, Desa Langkapjaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. (Sukma)
