Bandung – Seputar Jagat News. Dalam upaya mengatasi persoalan sosial terkait Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan tidak biasa: sayembara berhadiah. Gagasan ini ia ungkapkan saat rapat terbuka bersama Kepala Bappeda dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi menekankan pentingnya pendataan dan pemetaan lembaga yang menangani ODGJ. Ia meminta Biro Kesra segera berkoordinasi dan membangun sistem pelaporan yang melibatkan rumah sakit jiwa serta pihak-pihak terkait di seluruh kabupaten dan kota.
“ODGJ yang berada di jalan raya, di kabupaten ini, kota itu, kalau ada, nanti kita kirim. Koordinasikan,” ujar Dedi saat memimpin rapat tersebut.
Gubernur Dedi bahkan mengusulkan sayembara terbuka. Siapa pun yang bisa menyerahkan ODGJ ke pihak berwenang akan mendapat insentif dari pemerintah. “Siapa yang bisa menyerahkan ODGJ, maka dikasih insentif,” tegasnya.
Gagasan ini bukan hal baru bagi Dedi. Ia mengaku pernah menerapkannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, di mana ia menawarkan insentif senilai Rp2 juta bagi masyarakat yang menyerahkan ODGJ ke pemerintah. “Alhamdulillah, semua orang bawa karena ngejar Rp2 juta,” kenangnya.
Namun, Dedi juga mengungkapkan bahwa tidak sedikit orang yang diserahkan saat itu bukan penderita gangguan jiwa, melainkan individu yang tengah mengalami frustasi atau tekanan mental. “Ternyata bukan ODGJ kebanyakan, yang frustasi,” katanya.
Menurut Dedi, persoalan ODGJ tidak hanya berhenti di rumah sakit, tetapi lebih kompleks setelah pasien kembali ke rumah. Biaya pengobatan yang mahal menjadi kendala utama. “Problemnya ketika pulang ke rumah. Obatnya mahal, Rp600 ribu satu butir, mereka nggak mampu,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Biro Kesra melakukan identifikasi terhadap para ODGJ yang telah keluar dari rumah sakit untuk mengetahui kebutuhan pengobatan mereka secara berkelanjutan. “Bapak identifikasi, mereka keluar dari rumah sakit, diperlukan obatnya berapa bulan,” tegas Dedi.
Solusi yang ditawarkan Pemprov Jabar adalah pemberian subsidi dalam bentuk voucher yang bisa digunakan di apotek. “Kita kasih voucher kerja sama dengan apotek mana. Sehingga, kita tahu kebutuhan obat dia adalah sekian selama sekian tahun. Kita bayar pada mereka,” jelas Dedi.
Melalui pendekatan insentif dan intervensi langsung terhadap biaya pengobatan, Dedi berharap penanganan ODGJ di Jawa Barat bisa lebih manusiawi dan menyeluruh, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan tanggung jawab sosial dari semua pihak. (Red)
