SUKABUMI — Seputar Jagat News. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Upacara Peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Alun-alun Palabuhanratu, Rabu (20/5/2026). Upacara dipimpin langsung Bupati Sukabumi, Asep Japar, dengan komandan upacara IPDA Tri Yuda Rinaldy Ruslan dari Polres Sukabumi.
Peringatan Harkitnas tahun ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi terhadap arah kebangkitan bangsa di tengah perubahan lanskap global dan derasnya arus digitalisasi.
Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI yang dibacakan Bupati, Meutya Viada Hafid menegaskan bahwa semangat kebangkitan nasional harus terus hidup dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.
“Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perjuangan bangsa tidak boleh berhenti pada romantisme sejarah. Semangat persatuan dan keberanian menghadapi tantangan baru harus terus dijaga,” kata Asep Japar saat membacakan sambutan menteri.
Menurutnya, kelahiran Boedi Oetomo pada 1908 menjadi tonggak penting perubahan pola perjuangan bangsa, dari perlawanan fisik menuju perjuangan berbasis pendidikan, intelektualitas, dan diplomasi kebangsaan.
“Semangat 1908 adalah tonggak di mana perjuangan bangsa mulai melampaui sekat-sekat kedaerahan demi kedaulatan yang bermartabat,” ujarnya.
Kedaulatan Digital Jadi Tantangan Baru
Dalam pidato tersebut, pemerintah menyoroti perubahan bentuk tantangan nasional di era modern. Jika pada masa lalu perjuangan difokuskan pada merebut kemerdekaan wilayah, maka saat ini bangsa Indonesia menghadapi pertarungan baru dalam menjaga kedaulatan informasi dan ruang digital.
Tema Harkitnas 2026, “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, dinilai relevan dengan kondisi saat ini, terutama di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital di kalangan generasi muda.
Pemerintah memandang ruang digital bukan lagi sekadar sarana komunikasi, melainkan arena strategis yang memengaruhi pola pikir, budaya, hingga ketahanan sosial masyarakat. Karena itu, penguatan literasi digital dan perlindungan generasi muda menjadi perhatian utama negara.
Perlindungan Anak di Ruang Siber Diperketat
Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan dalam amanat tersebut ialah implementasi penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.
Regulasi tersebut menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital anak di tengah meningkatnya risiko paparan konten negatif, eksploitasi data pribadi, hingga kecanduan media sosial.
Sejak 28 Maret 2026, pemerintah mulai menerapkan kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.
“Kita ingin memastikan anak-anak sebagai tunas bangsa tumbuh di ruang digital yang sehat, aman, dan sesuai usia perkembangan mereka,” ujarnya.
Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa isu perlindungan anak kini tidak lagi dipandang sebatas persoalan keluarga, tetapi telah menjadi bagian dari agenda strategis ketahanan nasional.
Program Strategis Nasional Didorong hingga Desa
Selain isu digital, pemerintah juga menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui sejumlah program strategis nasional. Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis disebut sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia.
Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah turut mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.
Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pupuk, permodalan usaha, distribusi hasil pertanian, hingga bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Langkah itu dinilai penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Harkitnas Dimaknai sebagai Gerakan Kolektif
Melalui momentum Harkitnas ke-118, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, hingga generasi muda untuk kembali menghidupkan semangat persatuan dan gotong royong sebagaimana dicontohkan Boedi Oetomo.
Bagi pemerintah, kebangkitan nasional tidak cukup dimaknai sebagai peringatan historis semata, tetapi harus diwujudkan dalam gerakan kolektif memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Di tengah era disrupsi teknologi dan derasnya arus informasi global, semangat kebangkitan nasional dinilai tetap relevan sebagai fondasi menjaga identitas, persatuan, dan kedaulatan bangsa Indonesia.
Sukma
