Jakarta – Seputar Jagat News. Fenomena mengejutkan datang dari dunia aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 1.967 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lolos seleksi tahun 2024 justru memutuskan mundur dari penempatan tugas mereka. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai angka tersebut bukan sekadar statistik biasa, melainkan sinyal kuat bahwa sistem rekrutmen ASN perlu dibenahi secara menyeluruh.
“Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/4/2025).
Menurut Puan, keputusan mundur dari hampir 2.000 CPNS menunjukkan bahwa sistem yang ada belum mampu menjawab ekspektasi dan kebutuhan generasi muda saat ini. Ia menyebut bahwa proses rekrutmen yang terlalu administratif, tanpa pendekatan strategis dan perencanaan matang, menjadi salah satu penyebab utama.
“Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua,” tegasnya.
Puan juga menyoroti ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi penempatan yang kerap terjadi akibat lemahnya perencanaan formasi CPNS. Jika hal ini dibiarkan, negara berisiko tidak hanya kehilangan talenta terbaik, tetapi juga menurunnya kualitas pelayanan publik.
Untuk menjawab tantangan ini, Puan mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam proses rekrutmen ASN.
Ia menekankan perlunya transparansi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jalur karier yang adil bagi para ASN. Selain itu, Puan juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi, terutama untuk penempatan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Penempatan ASN, terutama di daerah 3T, harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier, dan infrastruktur yang mendukung, agar mereka bisa bekerja dan hidup dengan layak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Puan menyoroti perubahan pola pikir generasi muda saat ini. Menurutnya, stabilitas dan pensiun bukan lagi daya tarik utama untuk menjadi ASN. Generasi muda kini juga mempertimbangkan makna pekerjaan, peluang bertumbuh, dan kualitas hidup yang seimbang.
“Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman,” katanya.
Sebagai mitra pemerintah, DPR RI, menurut Puan, akan ikut mengawal dan memberi masukan konstruktif dalam reformasi manajemen ASN. Ia memastikan bahwa persoalan mundurnya ribuan CPNS ini akan menjadi perhatian serius DPR dalam proses pengawasan dan legislasi ke depan.
“Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing,” tutupnya. (Red)
