Sukabumi – Seputar Jagat News. 14 Oktober 2024. Isu pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD PL Ratu pada tahun 2024 mulai mencuat ke permukaan, menyoroti dugaan keterlibatan beberapa oknum pejabat dalam skandal yang diduga menguntungkan pihak tertentu sambil mengorbankan kepentingan pengguna dan pasien.
Pengadaan Alkes dengan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 34.588.019.008 ini, disorot setelah pengguna Alkes menolak produk yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dokter spesialis jantung berinisial SH menolak alat ekokardiografi yang disediakan, karena alat yang diterima adalah merek lain yang tidak disetujui, yaitu Revo X, sementara yang diusulkan adalah merek IDS/GE.
“PPK Yayat Suhayat tetap mengambil barang yang ditolak dengan alasan untuk kepentingan dinas,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini semakin rumit dengan masalah pengadaan Modular Operating Theater (MOT) yang seharusnya memenuhi spesifikasi terbaik dan direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Namun, pihak rumah sakit malah memilih produk dengan kualitas yang dipertanyakan.
Sumber dari perusahaan pengadaan mengungkapkan, “Harga satuan di e-katalog LKPP untuk MOT yang kami tawarkan adalah Rp 7.871.690.000 dan disetujui oleh dokter spesialis bedah, namun entah mengapa alat yang diambil berbeda dari kesepakatan.”
Menurut informasi dari penyedia jasa, Kadiskes Agus Sanusi dan PPK Yayat Suhayat mengindikasikan adanya praktik yang merugikan negara, termasuk dugaan permufakatan untuk mendapatkan fee yang menguntungkan pihak tertentu.
Ketua Umum Paguyuban Maung Sagara, Sambodo Ngesti Waspodo, menyatakan, “Jika benar adanya komitmen fee, jelas ini adalah pelanggaran serius. Negara dirugikan, dan alat yang tidak sesuai spesifikasi akan berdampak buruk pada pelayanan pasien.”
Dalam situasi ini, para dokter pengguna alat kesehatan diminta untuk tegas mempertahankan keputusan mereka dan menuntut transparansi dalam pengadaan ini. Sebuah langkah berani yang diharapkan dapat mengungkap praktik korupsi dan melindungi kepentingan publik.
Investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang, termasuk KPK, dinilai sangat diperlukan untuk mengusut tuntas dugaan skandal ini. (Skm)
