Bandung – Seputar Jagat News. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan wacana menarik dan tak biasa: mengirim pegawai Pemprov Jabar yang malas dan tidak produktif ke barak militer untuk mengikuti pendidikan kedisiplinan. Usulan ini ia sampaikan saat mengunjungi Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) III/Siliwangi di Bandung, Senin (5/5/2025).
Dalam kunjungannya, Dedi tengah meninjau program pendidikan militer yang ia canangkan khusus untuk para pelajar bermasalah di Jawa Barat, seperti siswa yang terlibat tawuran, penyalahgunaan alkohol, hingga kebiasaan merokok. Namun dalam momen tersebut, Dedi menyindir pegawai negeri yang malas.
“Pegawai kirimin ke sini, pegawai Pemprov yang malas-malas, tidak produktif, sering bolos, ikut pendidikan di sini,” kata Dedi kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, seperti terlihat dalam video yang diunggah ke kanal YouTube miliknya.
Ucapan Dedi itu disambut tawa oleh Herman, namun Gubernur menegaskan bahwa niatnya tidak hanya guyonan. Menurutnya, disiplin bukan hanya urusan siswa bermasalah, tetapi juga harus menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Kehadiran Dedi di Rindam III/Siliwangi bukan tanpa alasan. Ia tengah mengevaluasi langsung program pendidikan karakter berbasis militer yang diberikan kepada sejumlah siswa SMA dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Dalam interaksinya dengan para peserta, Dedi mendengarkan cerita pribadi mereka. Seorang siswa mengaku dimasukkan ke program militer ini oleh orangtuanya karena sering mengonsumsi minuman keras.
“Saya sering minum miras, Pak. Orangtua saya akhirnya kirim saya ke sini,” ujar salah satu peserta.
Siswa itu pun mengungkapkan bahwa ia kerap mencari pelarian dari rumah karena orang tuanya sering bertengkar.
Ada pula peserta lain yang masuk program ini karena kebiasaan merokok yang sulit dihentikan, sementara satu siswa lainnya mengaku terlibat tawuran dan pernah menyakiti lawannya.
Program pendidikan militer ini dirancang sebagai bentuk pembinaan karakter bagi remaja bermasalah. Dedi meyakini bahwa pendekatan militer bisa menjadi solusi alternatif untuk menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan kontrol diri.
Dedi menegaskan bahwa pendekatan ini bukan bentuk hukuman, tetapi upaya penyelamatan generasi muda agar tidak terjerumus lebih dalam pada perilaku negatif.
Kini, Dedi melirik kemungkinan untuk menerapkan pendekatan serupa kepada kalangan pegawai negeri sipil yang dinilai tidak produktif, sebagai bentuk penegakan etos kerja di lingkungan birokrasi.
“Kita butuh budaya kerja yang disiplin, baik di kalangan pelajar maupun pegawai pemerintahan,” tegasnya.
Wacana ini pun menuai perhatian publik, mengingat selama ini disiplin PNS kerap menjadi sorotan. Gagasan Dedi menjadi pembuka diskusi baru tentang pola pembinaan aparatur sipil negara yang lebih tegas dan membumi. (Red)
