Tanjungpandan — Seputar Jagat News. Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, meninjau langsung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun 2024 yang digelar di Kantor BKPSDM Kabupaten Belitung pada Senin (5/5). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Djoni menyampaikan harapan dan pesannya secara langsung kepada para peserta seleksi.
Di hadapan ratusan peserta, Bupati menekankan pentingnya menjaga semangat dan tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif yang dapat mengganggu konsentrasi dan kepercayaan diri.
“Pemda menjamin seleksi ini berjalan secara akuntabel dan transparan, serta bebas dari pengaruh pihak manapun,” tegas Bupati Djoni.
Lebih lanjut, Djoni menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung tidak hanya mencari peserta dengan kecakapan intelektual tinggi, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai integritas, loyalitas, serta komitmen untuk mengabdi kepada daerah.
“Kita ingin mendapatkan tenaga PPPK yang memiliki etos kerja tinggi dan ketulusan dalam melayani masyarakat Belitung,” tambahnya.
Bupati juga mengajak para peserta untuk percaya pada kemampuan diri sendiri, karena hasil yang dicapai merupakan cerminan dari usaha yang telah dilakukan.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung, K.A. Azhami, menyampaikan bahwa sebanyak 361 peserta mengikuti seleksi PPPK tahap II yang berlangsung selama tiga hari, dari Senin (5/5) hingga Rabu (7/5), dan dibagi dalam delapan sesi.
Terkait formasi, Azhami menjelaskan:
- Formasi guru. tersisa 111 formasi, dengan 9 tenaga non-PNS yang memenuhi syarat dan akan ditempatkan sebagai PPPK paruh waktu.
- Formasi kesehatan tersedia 43 formasi, dengan 19 tenaga yang sedang mengikuti seleksi.
- Formasi teknis dari 143 formasi, tersisa 8 formasi yang belum terisi.
Azhami juga mengungkapkan rencana seleksi PPPK umum pada tahun mendatang, dengan prioritas formasi tenaga guru dan kesehatan. Ia menegaskan pentingnya pemetaan kebutuhan secara teknis agar formasi yang dibuka benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Kini, Pemda Belitung telah memiliki kewenangan untuk mengajukan seleksi secara mandiri tanpa harus menunggu jadwal nasional, dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kemampuan anggaran daerah. Meski begitu, pelaksanaan seleksi PPPK umum 2025 masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Deds
