Cimahi – Seputar Jagat News. Rabu, 19 Februari 2025. Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai LSM dan organisasi masyarakat (Ormas) dikota Cimahi dari LSM GBR, Paguyuban Paku Sunda, LSM Penjara dan LSM Kompas menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Cimahi, menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari salah satu anggota dewan yang diduga telah melontarkan pernyataan kontroversial, Rabu, 12/02/2025.
Aksi ini berawal dari pernyataan anggota DPRD IS yang dianggap merendahkan serta mendiskreditkan peran LSM dan Ormas di Kota Cimahi dengan menyatakan Bahwa ” LSM hanyalan sekelompok orang yang mengatasnamakan Masyarakat”. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, yang kemudian mengorganisir aksi protes sebagai bentuk kekecewaan.
Gani Abdul Rahman selaku Ketua Paguyuban Paku Sunda Kota Cimahi menuntut agar anggota DPRD yang bersangkutan segera memberikan klarifikasi serta meminta maaf secara terbuka. “Kami tidak terima jika Marwah LSM dan Ormas dikatakan hanya segerombolan orang yang mengatasnamakan Masyarakat juga hanya mampu merongrong dan tidak boleh untuk demo didepan gedung DPRD.
Untuk itu Kami menuntut klarifikasi dan permintaan maaf segera dari IS segera.
Sementara itu, situasi di lokasi aksi sempat memanas ketika massa berupaya bertemu langsung dengan anggota DPRD tersebut. Namun, aparat keamanan yang berjaga berhasil menenangkan suasana dan memastikan aksi tetap berjalan damai.
Ketua DPRD Wahyu Widyatmoko akhirnya menemui perwakilan massa dan berjanji akan memfasilitasi pertemuan untuk membahas tuntutan mereka. “Kami akan segera mengundang anggota dewan terkait untuk menjelaskan pernyataannya dan mencari solusi terbaik,” ujar Ketua DPRD kepada para demonstran.
Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Massa berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada pernyataan resmi dari anggota DPRD yang bersangkutan.
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu, menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh LSM dalam menyuarakan aspirasi mereka secara demokratis.
“Tuntutan dari teman-teman ini tidak salah. Ini adalah bentuk reaksi yang wajar dalam mekanisme demokrasi,” ujar Wahyu. Ia memastikan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menanyakan langsung tuntutan yang diajukan.
Sorotan utama dalam tuntutan tersebut adalah dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota dewan. Wahyu menegaskan bahwa jika ditemukan unsur yang memenuhi kriteria pelanggaran, maka DPRD akan menyerahkan kasus tersebut kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD). “Kami akan mengawal hingga ke BKD sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Wahyu juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta aksi atas situasi yang terjadi. “Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya. (Yusuf)
