Jakarta – Seputar Jagat News. Rabu, 22 Januari 2025. Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Intelektual Muda Antikorupsi dan Ikatan Cendekia Wira (ICW) Muda menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 21 Januari 2025. Aksi ini bertujuan untuk mendesak KPK agar segera menyelesaikan penyelidikan terkait dugaan korupsi yang melibatkan proyek pengadaan antropometri kit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diduga merugikan negara hingga Rp427 miliar.
Proyek pengadaan antropometri kit dimulai dengan niat mulia untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka stunting di Indonesia, yang pada 2019 tercatat sebesar 27,7%. Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran besar untuk proyek ini guna meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di daerah dengan tingkat gizi buruk yang tinggi. Antropometri kit sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur tumbuh kembang anak, yang sangat penting bagi pencegahan dan penanggulangan stunting.
Namun, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterbitkan sejak 2021 menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut, terutama terkait dengan mark-up harga pada kontrak pengadaan. Pada tahun 2022, PT Berkembang Selaras Daya (Beseda) memenangkan kontrak dengan nilai Rp194,9 miliar dengan harga satuan Rp10,3 juta. Namun, pada 2023, harga satuan turun menjadi Rp8,1 juta, meskipun kerugian negara justru semakin membengkak.
Pada tahun 2023, proyek ini melibatkan beberapa perusahaan seperti PT Data Pratama Karya Makmur dan PT Bakti Bersama Roartha (BBR), yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp295 miliar. Ditambah dengan dugaan korupsi pada proyek 2022 sebesar Rp179 miliar, maka total kerugian negara mencapai Rp427 miliar.
Lebih mencengangkan lagi, perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender proyek ini, seperti PT Data Pratama, diketahui beralamat di gang sempit di Cipayung, Jakarta Timur, dengan profil perusahaan yang sulit ditemukan di internet. Sementara itu, PT BBR yang diduga memiliki hubungan erat dengan seorang anggota DPR RI, semakin menambah kecurigaan publik mengenai potensi praktik korupsi yang melibatkan tokoh politik.
Dalam aksi tersebut, Koordinator Gerakan Intelektual Muda Antikorupsi, Hendri, mengecam lambannya penanganan kasus ini oleh KPK dan Kejaksaan Agung, mengingat besarnya kerugian negara yang terjadi. Menurut Hendri, uang yang seharusnya digunakan untuk menanggulangi masalah kesehatan, khususnya stunting, malah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam proyek ini.
“Kasus ini bukan hanya soal angka-angka kerugian negara, tetapi lebih kepada masa depan anak-anak Indonesia. Anggaran sebesar itu seharusnya digunakan untuk menyelamatkan generasi mendatang, bukan untuk kepentingan oknum-oknum yang serakah,” ujar Hendri dengan tegas.
Hendri juga menuntut agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) bertanggung jawab atas kebijakan yang dinilai merugikan negara ini. Menurutnya, kebijakan BGS yang bergantung pada impor justru menyulitkan industri alkes lokal dan memperburuk ketahanan kesehatan nasional. Hendri mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan ini, dan jika terbukti ada pelanggaran, BGS harus dimintai pertanggungjawaban.
“Kami mendesak audit menyeluruh atas kebijakan ini. Jika terbukti ada pelanggaran, BGS harus dimintai pertanggungjawaban. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga masa depan kesehatan bangsa,” tegas Hendri.
Selain itu, massa juga menyampaikan beberapa tuntutan utama dalam aksi tersebut, antara lain:
- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) harus bertanggung jawab atas skandal dugaan korupsi Rp427 miliar dalam proyek antropometri kit Kemenkes.
- Mendesak KPK segera menuntaskan penyelidikan dan memproses hukum pihak-pihak terkait, termasuk oknum-oknum di Kemenkes dan perusahaan penyedia, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut.
- Meminta transparansi penuh dalam pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan, agar tidak ada lagi penyimpangan anggaran yang merugikan negara.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pengadaan antropometri kit untuk memastikan tidak ada kerugian negara lebih lanjut, dan untuk memperbaiki sistem pengadaan barang di sektor kesehatan.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena melibatkan anggaran negara yang sangat besar dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya dalam upaya mengurangi angka stunting. Gerakan Intelektual Muda Antikorupsi dan ICW Muda menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti mengawasi dan mendorong KPK untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. (Red)
