Jakarta – Seputar Jagat News. Gubernur Jawa Tengah, Komjen (Purn) Ahmad Luthfi, menanggapi dengan tegas rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berencana menempatkan siswa bermasalah di barak militer sebagai bagian dari program pendidikan karakter. Luthfi menilai bahwa pendekatan tersebut tidak diperlukan karena sudah ada aturan hukum yang jelas untuk menangani siswa nakal.
“Kenapa harus ngarang-ngarang? Ada aturan hukumnya,” ujar Luthfi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Menurutnya, bagi anak di bawah umur, tindakan yang tepat adalah mengembalikan mereka kepada orang tua dan tenaga pendidik di sekolah. Sementara itu, bagi yang sudah cukup umur dan terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum harus dijalankan secara tuntas. “Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya,” tegasnya.
Luthfi menambahkan bahwa di Jawa Tengah, penanganan terhadap siswa bermasalah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Di Jateng, kita sudah mampu mengatasi itu semua,” ujarnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengumumkan rencana untuk menempatkan siswa bermasalah di barak militer mulai 2 Mei 2025. Program ini bertujuan untuk membina karakter siswa yang terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal. Dedi menegaskan bahwa program ini bukan pelatihan militer, melainkan pembinaan karakter, mental, dan kebugaran pelajar. “Tidak ada pelatihan militer. Ini pembinaan yang tidak mereka dapat di lingkungan rumah,” ujar Dedi.
Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara kedua gubernur tersebut, keduanya sepakat bahwa pendidikan karakter merupakan hal yang penting untuk membentuk generasi muda yang disiplin dan bertanggung jawab. Namun, pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut menjadi sorotan publik.
Program Dedi Mulyadi ini akan dimulai di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Setiap siswa yang mengikuti program ini akan ditempatkan di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Pemilihan siswa dilakukan atas persetujuan antara pihak sekolah dan orang tua, dengan prioritas kepada siswa yang dinilai sulit dibina atau terlibat pergaulan bebas maupun perilaku kriminal.
Program pembinaan ini direncanakan berlangsung selama enam bulan untuk setiap siswa. Selama periode tersebut, siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal seperti biasa. TNI akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya.
Sementara itu, Luthfi menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia berharap pendekatan yang digunakan dalam menangani siswa bermasalah dapat lebih mengedepankan aspek hukum dan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
Perbedaan pandangan antara Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Barat ini menunjukkan bahwa dalam menangani permasalahan sosial, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tujuan untuk membentuk generasi muda yang baik dapat tercapai dengan efektif. (Red)
