Ngamprah – Seputar Jagat News. Forum Peduli Bandung Utara (FORBAT) melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat di bawah kepemimpinan Bupati Ritchie Ismail (Jeje Govinda) dan Wakil Bupati Asep Ismail. Menjelang 100 hari kerja pasangan kepala daerah tersebut, FORBAT menilai belum terlihat adanya gebrakan berarti yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Akibatnya, FORBAT berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Bandung Barat pada Selasa, 6 Mei 2025. Aksi tersebut digagas sebagai bentuk kekecewaan atas minimnya transparansi pemerintahan serta lambannya penanganan berbagai persoalan krusial di wilayah Bandung Barat, terutama kawasan utara.
Kritik Terhadap Minimnya Gebrakan dan Transparansi
Ketua FORBAT, Herman, menyampaikan bahwa salah satu pemicu aksi adalah kurangnya keterbukaan informasi publik dari Pemkab serta tidak adanya kebijakan konkret yang mencerminkan visi-misi pasangan Jeje–Asep.
“Kami melihat bahwa berbagai keluhan warga tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bahkan, pengawasan terhadap kawasan Bandung Utara yang semakin rusak juga minim,” ujar Herman saat dihubungi Bandungkita.id, Senin malam (5/5/2025).
Herman menyoroti bahwa berbagai masalah, khususnya di bidang lingkungan, seperti kerusakan kawasan Lembang, justru memerlukan campur tangan langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Hal ini dinilai mencerminkan lemahnya respon dari Pemkab terhadap isu-isu strategis yang seharusnya menjadi perhatian utama.
“Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai belum terbuka terhadap informasi yang diperlukan. Karena menurut kami, tersebut sebagai aspirasi masyarakat yang perlu terakomodir,” tegasnya.
Lima Tuntutan FORBAT
Dalam aksinya, FORBAT akan menyampaikan lima poin tuntutan kepada Pemkab Bandung Barat:
- Kurangnya keterbukaan dan respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
- Kerusakan lingkungan di Bandung Utara akibat minimnya pengawasan.
- Ketidakpastian hukum dalam berbagai persoalan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah.
- Minimnya kebijakan atau terobosan dari Bupati dan Wakil Bupati demi kemajuan daerah.
- Pengabaian terhadap sejumlah isu sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
Aksi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB dengan estimasi 50 peserta yang akan membawa pengeras suara, spanduk, dan selebaran.
Pemkab Bandung Barat Undang Audiensi, FORBAT Masih Pertimbangkan
Menanggapi rencana aksi tersebut, Pemkab Bandung Barat telah mengeluarkan surat resmi melalui Sekretariat Daerah, yang mengundang maksimal 10 perwakilan FORBAT untuk berdialog langsung dengan pemerintah.
Audiensi dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 7 Mei 2025 pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Bupati. Surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Asisten Administrasi Umum, Avira Nur Fashihah, SH, MM, dan ditembuskan kepada Bupati, Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah.
Namun, FORBAT belum memastikan akan menghadiri undangan tersebut. Herman mengatakan pihaknya akan memprioritaskan aspirasi masyarakat terlebih dahulu dan tetap menyiapkan aksi 6 Mei 2025 jika audiensi dianggap tidak menghasilkan solusi konkret.
“Jika dalam audiensi tidak ditemukan langkah konkret, maka kami akan mempertimbangkan melanjutkan rencana aksi yang dijadwalkan sebelumnya,” pungkas Herman.
Rencana aksi ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Jeje–Asep dalam menjawab harapan publik dan menindaklanjuti berbagai persoalan krusial di Bandung Barat. (Red)
