Sukabumi – Seputar Jagat News, 19 November 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyepakati empat agenda penting yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa, penataan perangkat daerah, serta tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang terbuka untuk umum tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Turut hadir Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., jajaran anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
Pelaksanaan rapat paripurna tersebut mengacu pada jadwal hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada 30 Oktober 2026. Adapun agenda utamanya meliputi pengambilan keputusan dan persetujuan bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa, Raperda Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Tahun Anggaran 2027.
Empat Agenda Persetujuan Bersama Jadi Fokus Rapat Paripurna
Dalam rapat tersebut, terdapat empat agenda persetujuan bersama yang menjadi pembahasan dan pengambilan keputusan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Pertama, persetujuan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027. Kedua, persetujuan terhadap Raperda tentang Desa. Ketiga, persetujuan terhadap Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Keempat, pengambilan keputusan Pimpinan DPRD mengenai persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027.
Keempat agenda tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan kebijakan daerah sekaligus penyelarasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sukabumi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dua Raperda Disetujui untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi juga menyetujui dua rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan tersebut dituangkan melalui dua keputusan DPRD yang ditetapkan di Palabuhanratu pada 16 November 2026 dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi.
Keputusan pertama adalah Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 tentang persetujuan Raperda tentang Desa. Keputusan tersebut memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9991/HK.02.01/HUKHAM tanggal 19 Oktober 2026 perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah, serta laporan Komisi I yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada 16 November 2026.
Adapun dasar hukum yang menjadi pertimbangan antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang pelaksanaannya.
Keputusan kedua adalah Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 mengenai persetujuan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Keputusan tersebut memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 10647/HK.02.01/HUKHAM tanggal 9 November 2026 perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah, serta laporan Komisi I dalam Rapat Paripurna 16 November 2026. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
Kedua keputusan tersebut menyatakan bahwa masing-masing rancangan peraturan daerah telah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD.
Tahapan selanjutnya, kedua raperda tersebut diserahkan kepada Bupati Sukabumi untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat guna memperoleh nomor register sebelum ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 Memuat Sembilan Raperda
Selain menyetujui dua raperda, Rapat Paripurna ke-28 juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026 tanggal 16 November 2026.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, dalam laporannya menjelaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Program tersebut ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan APBD dengan mempertimbangkan urgensi serta skala prioritas kebutuhan pembentukan peraturan daerah.
Untuk tahun 2027, Propemperda Kabupaten Sukabumi memuat sembilan rancangan peraturan daerah yang terdiri dari lima raperda prakarsa DPRD dan empat raperda prakarsa Pemerintah Daerah. Dari keseluruhan usulan tersebut, delapan merupakan raperda baru, sedangkan satu lainnya merupakan raperda perubahan.
Seluruh rancangan tersebut dijadwalkan untuk dibahas sepanjang tahun 2027 dengan pembagian target penyampaian berdasarkan triwulan.
Lima Raperda Prakarsa DPRD
Lima rancangan peraturan daerah yang menjadi prakarsa DPRD Kabupaten Sukabumi meliputi:
- Raperda tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, menjadi prakarsa Komisi II dengan target pembahasan Triwulan III.
- Raperda tentang Tata Kelola, Penyehatan, dan Penguatan Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menjadi prakarsa Komisi III dengan target pembahasan Triwulan III.
- Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), menjadi prakarsa Komisi IV dengan target pembahasan Triwulan II.
- Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, menjadi prakarsa Komisi IV dengan target pembahasan Triwulan II. Raperda ini merupakan satu-satunya rancangan berstatus perubahan dalam Propemperda 2027.
- Raperda tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, menjadi prakarsa Bapemperda dengan target pembahasan Triwulan II.
Empat Raperda Prakarsa Pemerintah Daerah
Sementara itu, empat rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
- Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, menjadi prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan target pembahasan Triwulan II.
- Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, menjadi prakarsa BPKAD dengan target pembahasan Triwulan III.
- Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028, menjadi prakarsa BPKAD dengan target pembahasan Triwulan IV.
- Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi prakarsa Dinas Lingkungan Hidup dengan target pembahasan Triwulan III.
Berdasarkan jadwal yang telah disepakati, empat raperda ditargetkan disampaikan pada Triwulan II, empat raperda pada Triwulan III, dan satu raperda pada Triwulan IV tahun 2027.
Proses penyusunan Propemperda tersebut diawali dengan Surat Bupati Sukabumi tertanggal 2 November 2026 mengenai penyampaian Propemperda. Selanjutnya, pada 13 November 2026, Bapemperda bersama pimpinan komisi dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembahasan hingga mencapai kesepakatan.
Hasil pembahasan tersebut kemudian dilaporkan dan memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi pada 16 November 2026.
Komisi I Sampaikan Hasil Pembahasan Dua Raperda
Dalam rangkaian rapat paripurna, Juru Bicara Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Iwan Ridwan, M.Pd., menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Laporan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan legislatif sebelum kedua rancangan peraturan daerah memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Sukabumi.
Pembahasan kedua raperda tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Badan Anggaran Bahas Hasil Evaluasi Gubernur terhadap APBD 2027
Selain pembahasan dua raperda, rapat paripurna juga menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027.
Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi melaporkan bahwa DPRD telah menerima Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.656-BPKAD/2026 tanggal 4 November 2026 tentang hasil evaluasi terhadap kedua rancangan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan pembahasan pada 12 November 2026. Pembahasan tersebut bertujuan menyempurnakan dan menyesuaikan substansi kedua rancangan sesuai dengan arahan dan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.
Setelah proses pembahasan selesai, hasil penyempurnaan kemudian menjadi dasar penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.
Dalam rangkaian pengambilan keputusan, Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Wawan Godawan Saputra, S.IP., M.A.P., membacakan rancangan keputusan di hadapan peserta rapat paripurna. Setelah dibacakan, forum rapat menyatakan persetujuannya.
Selanjutnya, Bupati Sukabumi bersama pimpinan DPRD menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama sebagai bentuk kesepakatan atas hasil pembahasan tersebut.
Pendapat Akhir Bupati Sukabumi: Tiga Raperda Jadi Perhatian dalam Pembahasan
Dalam sambutan sekaligus pendapat akhirnya, Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah terlibat dalam proses pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah.
Bupati secara khusus menyampaikan terima kasih atas pembahasan tiga raperda, yakni Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Terkait APBD Tahun Anggaran 2027, Asep Japar menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan seluruh dokumen yang diperlukan sebagai bahan evaluasi Gubernur Jawa Barat.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dibahas dan disepakati bersama Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pembahasan kemudian menjadi dasar penetapan Keputusan Pimpinan DPRD mengenai persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian, sehingga proses penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan.
Raperda tentang Desa Diharapkan Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa
Dalam penjelasannya mengenai Raperda tentang Desa, Bupati menyampaikan bahwa rancangan tersebut merupakan inisiasi Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi.
Raperda ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Materi pengaturannya mencakup berbagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa.
Ruang lingkup pengaturan meliputi kedudukan, penataan, dan kewenangan desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa; perangkat desa; serta Badan Permusyawaratan Desa.
Selain itu, rancangan tersebut juga mengatur penghasilan pemerintah desa, keuangan dan aset desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa, perlindungan masyarakat hukum adat, hingga pembinaan dan pengawasan desa oleh camat.
Bupati berharap keberadaan peraturan daerah tersebut nantinya mampu mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia juga berharap perda tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah desa dalam mengembangkan inovasi, menggali potensi lokal, serta mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Perubahan Tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari C Menjadi A
Mengenai Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRD yang telah menyepakati rancangan tersebut, baik dalam pembicaraan Tingkat I maupun Tingkat II.
Substansi utama perubahan dalam raperda tersebut berkaitan dengan perubahan Pasal 4 Perda Nomor 7 Tahun 2016, yang terakhir diubah melalui Perda Nomor 3 Tahun 2024.
Perubahan yang diatur adalah penyesuaian tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A.
Menurut Bupati, perubahan tipologi tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan serta tata ruang. Selain itu, penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperjelas pemisahan fungsi agar setiap rumpun pekerjaan dapat dikelola secara lebih fokus dan profesional.
Lebih lanjut, peraturan daerah tersebut nantinya menjadi dasar hukum dalam penyusunan struktur organisasi dan tata kerja melalui Peraturan Bupati. Ketentuan tersebut juga menjadi landasan bagi pengisian formasi jabatan dan pegawai serta tahapan kelembagaan dan kepegawaian lainnya.
Pemkab dan DPRD Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Kabupaten Sukabumi
Menutup pendapat akhirnya, Bupati Sukabumi berharap seluruh kebijakan yang telah memperoleh persetujuan bersama dalam rapat paripurna dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
Ia juga berharap kerja sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai mitra penyelenggaraan pemerintahan terus terjalin dengan baik, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
Seluruh kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah atau Mubarakah.
Tahapan Selanjutnya: Dua Raperda Disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat
Sebagai tindak lanjut atas persetujuan bersama, Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 akan disampaikan oleh Bupati Sukabumi kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh nomor register.
Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa seluruh rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada Bapemperda, Komisi I, Badan Anggaran, Pemerintah Daerah, serta seluruh perangkat daerah yang telah memberikan dukungan selama proses pembahasan berlangsung.
Dengan disepakatinya empat agenda dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi melanjutkan tahapan pembentukan regulasi serta penyempurnaan kebijakan anggaran daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sukabumi. (MP)
