Bandung – Seputar Jagat News. Rabu, 22 Januari 2025. Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala sekolah di Provinsi Jawa Barat untuk segera menyerahkan ijazah kepada siswa yang telah lulus, tanpa terkecuali. Pernyataan ini disampaikan Dedi dalam percakapan via telepon dengan Kompas.com pada Selasa (21/1/2025), serta melalui akun TikTok resminya, Kang Dedi Mulyadi.
“Apabila ada siswa yang sudah lulus, namun ijazahnya masih ditahan oleh pihak sekolah, saya minta untuk segera diserahkan. Ijazah itu adalah hak setiap siswa, dan tidak boleh ditahan dengan alasan apapun,” ujar Dedi dengan tegas. Ia menegaskan bahwa ijazah adalah dokumen yang sangat penting bagi masa depan siswa, sebagai bukti keberhasilan mereka dalam menyelesaikan pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyoroti masalah klasik yang sering menjadi alasan tertahannya ijazah, yaitu tunggakan biaya pendidikan. Ia menegaskan, “Jika ada tunggakan biaya pendidikan yang belum dibayar, pihak sekolah harus segera menyusun daftar tunggakan tersebut dan segera diselesaikan. Kami akan membantu untuk menyelesaikan masalah ini dengan berkoordinasi bersama tim yang akan dibentuk.”
Dedi menegaskan bahwa masalah finansial tidak boleh menjadi penghalang bagi siswa untuk memperoleh hak mereka atas ijazah. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada lagi siswa yang dirugikan atau terbebani akibat masalah pembayaran yang tidak teratasi.
Sebagai langkah konkret, Dedi mengumumkan akan mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Dinas Pendidikan dari kota dan kabupaten se-Jawa Barat pada Rabu (22/1/2025). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas secara menyeluruh permasalahan ijazah yang tertahan serta tunggakan biaya pendidikan di berbagai sekolah. “Kami ingin mendengar langsung dari Dinas Pendidikan mengenai kendala yang dihadapi oleh sekolah-sekolah, dan mencari solusi terbaik agar hak siswa tetap terjamin. Kami tidak ingin ada lagi siswa yang masa depannya terhambat karena masalah keuangan,” tambahnya.
Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Jawa Barat untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan merata, dengan memastikan bahwa setiap siswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya tanpa adanya hambatan. “Kami ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat bisa diakses oleh semua kalangan, tanpa ada diskriminasi atau hambatan finansial,” tegas Dedi.
Selain itu, Dedi juga meminta agar seluruh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Jawa Barat untuk segera berkoordinasi dengan kepala sekolah guna mempercepat penyelesaian masalah ijazah yang tertahan. “Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak dalam menyelesaikan masalah ini. Semangat untuk Jawa Barat, mari maju bersama untuk Indonesia yang lebih baik!” pungkas Dedi.
Dengan langkah tegas ini, Dedi Mulyadi menunjukkan komitmennya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan, di mana hak-hak siswa dihormati tanpa adanya halangan dari masalah administratif atau keuangan. (Red)
