Diskominfo Kota Sukabumi Terbitkan 50 Klarifikasi Hoaks Sepanjang 2026, Penipuan Catut Nama Pejabat dan Bansos Jadi Sorotan

ross

Sukabumi – Seputar Jagat News, 19 November 2026. Modus penipuan digital dengan mencatut nama pejabat publik hingga memanfaatkan program bantuan sosial pemerintah masih menjadi ancaman yang perlu diwaspadai masyarakat. Berbagai cara dilakukan pelaku untuk membangun kepercayaan calon korban, mulai dari menggunakan identitas pejabat hingga menyebarkan informasi palsu terkait pendaftaran bantuan pemerintah.

Sebagai langkah antisipasi terhadap maraknya penyebaran informasi palsu tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi telah menerbitkan sebanyak 50 klarifikasi hoaks sepanjang Januari hingga September 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membendung peredaran hoaks, melakukan pemeriksaan fakta, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penipuan digital.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Sukabumi, Ross Pristianasari, menjelaskan bahwa puluhan klarifikasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memutus rantai penyebaran informasi palsu. Upaya tersebut dilakukan melalui penyampaian informasi berdasarkan hasil pemeriksaan fakta serta penguatan edukasi literasi digital kepada masyarakat.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penipuan berkedok pendaftaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memperoleh bantuan sosial pemerintah. Informasi palsu tersebut telah diklarifikasi oleh Diskominfo Kota Sukabumi pada 28 September 2026.

Dalam praktiknya, modus penipuan tersebut mengarah pada upaya pencurian data pribadi dengan memanfaatkan program pemerintah sebagai umpan untuk meyakinkan calon korban. Pelaku menggunakan informasi yang seolah-olah berkaitan dengan program bantuan sosial agar masyarakat tertarik mengikuti proses pendaftaran yang sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan klasifikasi informasi palsu, modus tersebut termasuk dalam kategori impostor content, yakni konten yang menggunakan identitas atau atribut pihak lain untuk membangun kepercayaan sekaligus menyesatkan masyarakat.

Tidak hanya berkedok bantuan sosial, praktik penipuan dengan mencatut identitas pejabat publik juga ditemukan melalui aplikasi komunikasi WhatsApp. Pada 11 Agustus 2026, Diskominfo Kota Sukabumi mengklarifikasi dugaan penipuan yang menggunakan nama dan foto profil Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.

“Kasus serupa juga ditemukan pada 11 Agustus 2026. Saat itu, Diskominfo Kota Sukabumi mengklarifikasi dugaan penipuan melalui akun WhatsApp yang menggunakan nama dan foto profil Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana,” ujar Ross Pristianasari yang akrab disapa Ochi, Selasa (17/11/2026).

Ochi mengungkapkan, penanganan hoaks di Kota Sukabumi tidak hanya dilakukan dengan menerbitkan klarifikasi terhadap informasi yang beredar. Diskominfo juga membangun koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari narasumber resmi, perangkat daerah, hingga tim Jabar Saber Hoaks.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pemeriksaan fakta dan penyebarluasan informasi yang benar, pemerintah daerah berupaya mencegah masyarakat terjebak dalam informasi menyesatkan.

“Diskominfo terus berupaya memutus penyebaran hoaks melalui klarifikasi dan cek fakta. Kami bekerja sama dengan narasumber resmi, perangkat daerah, serta tim Jabar Saber Hoaks. Selain itu, literasi digital juga terus kami gencarkan kepada masyarakat dan SKPD,” terang Ochi.

Dalam memperluas jangkauan edukasi, Diskominfo Kota Sukabumi juga menyesuaikan metode penyampaian materi dengan perkembangan tren komunikasi digital. Edukasi tidak hanya disampaikan melalui informasi tertulis, tetapi turut dikemas dalam berbagai format konten, termasuk video yang mengikuti tren media sosial.

Pendekatan tersebut dilakukan agar pesan literasi digital lebih mudah diterima dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya kembali.

Selain memperkuat pemeriksaan fakta, Diskominfo Kota Sukabumi juga mengembangkan upaya literasi digital melalui kolaborasi dengan ICT Watch sejak Oktober 2026. Organisasi masyarakat sipil tersebut dikenal aktif dalam berbagai inisiatif peningkatan literasi digital serta pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).

Melalui kerja sama tersebut, Diskominfo menayangkan berbagai konten edukatif yang bertujuan melindungi anak-anak di ranah digital. Kolaborasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat edukasi ant hoaks di tengah semakin besarnya tantangan dalam ruang digital.

Ross menyebut, penguatan literasi digital melalui kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami berbagai risiko yang muncul akibat penyebaran informasi palsu maupun penyalahgunaan teknologi digital.

“Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya untuk edukasi antihoaks,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ochi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang berkaitan dengan bantuan pemerintah, permintaan data pribadi, maupun pesan yang mengatasnamakan pejabat publik.

Menurutnya, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan sebuah informasi. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan informasi melalui mesin pencari, media massa kredibel, serta kanal resmi pemerintah.

“Coba biasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan informasi. Langkah sederhananya dengan membandingkan informasi melalui mesin pencari, media massa kredibel, serta kanal resmi pemerintah,” katanya.

Selain mewaspadai pesan dan informasi tertulis, masyarakat juga diminta semakin kritis dalam menyikapi konten visual yang beredar di media sosial, khususnya video yang diduga merupakan hasil rekayasa kecerdasan artifisial (AI).

Menurut Ross, sejumlah video hasil manipulasi AI masih dapat dikenali melalui beberapa kejanggalan visual. Di antaranya gerakan yang terlihat tidak alami serta potongan adegan yang tidak masuk akal. Karena itu, masyarakat perlu lebih teliti dalam menilai keaslian sebuah konten sebelum mengambil kesimpulan atau membagikannya kepada orang lain.

Ia menegaskan bahwa pola penipuan digital saat ini semakin sistematis. Pelaku memanfaatkan nama instansi pemerintah maupun pejabat publik untuk menciptakan kesan seolah-olah informasi yang disampaikan benar dan resmi. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus semakin berhati-hati, terutama ketika menerima pesan yang meminta data pribadi atau menawarkan akses terhadap program bantuan pemerintah.

“Pola penipuan digital kini semakin sistematis dengan memanfaatkan nama instansi pemerintah maupun pejabat publik untuk membangun kepercayaan calon korban. Karena itu, pastikan informasi benar terlebih dahulu sebelum dibagikan agar tidak ikut menjadi bagian dari penyebaran hoaks,” tegasnya.

Sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik, Diskominfo Kota Sukabumi juga membuka ruang koordinasi bagi masyarakat yang ingin memastikan kebenaran suatu informasi. Warga dapat melakukan verifikasi secara langsung kepada Diskominfo apabila menemukan kabar yang diragukan keasliannya.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pencegahan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Dengan adanya ruang koordinasi tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk memastikan informasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Ochi kembali menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam menekan peredaran informasi palsu. Sebab, dampak hoaks tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi.

Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah penipuan yang menyasar pelaku usaha dengan menggunakan modus pencatutan nama lembaga pemerintah. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kebiasaan melakukan verifikasi menjadi hal penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan informasi.

Diskominfo Kota Sukabumi berharap masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga memiliki kesadaran untuk aktif memeriksa kebenaran setiap kabar yang diterima. Sinergi antara pemerintah, berbagai pihak terkait, dan masyarakat diharapkan mampu menekan penyebaran hoaks sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif melakukan verifikasi. Dengan sinergi tersebut, penyebaran hoaks dapat ditekan sehingga ruang digital menjadi lebih aman dan sehat bagi semua,” pungkasnya. (MP)

12 / 100 SEO Score
Please follow and like us:
icon Follow en US
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial