BANDUNG – Seputar Jagat News. Komisi II DPRD Jawa Barat mengungkapkan adanya ancaman serius terhadap keberlanjutan pelestarian penyu hijau di Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi, akibat krisis infrastruktur kelistrikan yang menghambat operasional laboratorium konservasi di kawasan tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, menegaskan bahwa Pantai Pangumbahan merupakan benteng pertahanan terakhir bagi biota laut istimewa itu di Jawa Barat, selain wilayah Pangandaran. Namun, peran strategis tersebut kini terganjal persoalan teknis yang dinilai cukup mendasar.
“Penyu adalah biota laut istimewa yang tidak dimiliki semua daerah. Di Jawa Barat, pusat konservasi seperti ini sangat terbatas,” ujar Lina Ruslinawati dalam keterangannya di Bandung, Selasa.
Ia menjelaskan, saat Komisi II DPRD Jawa Barat melakukan tinjauan lapangan ke Satuan Pelayanan (Satpel) Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi, ditemukan fakta bahwa perangkat laboratorium modern yang digunakan untuk riset dan perawatan penyu berisiko mengalami kerusakan serius.
Permasalahan utama yang dihadapi adalah suplai listrik yang tidak stabil. Sumber daya listrik terdekat berjarak sekitar dua kilometer dari lokasi utama konservasi. Jalur transmisi yang terlalu panjang dinilai menjadi penyebab ketidakstabilan daya listrik, sehingga membahayakan alat-alat laboratorium yang sensitif terhadap perubahan tegangan.
Selain berpotensi merusak peralatan, kondisi tersebut juga dinilai menghambat mobilitas teknis ketika terjadi gangguan mendadak yang membutuhkan penanganan cepat.
“Infrastruktur penunjang seperti listrik yang stabil adalah kebutuhan mendesak. Kami ingin memastikan pusat konservasi ini memiliki fasilitas yang layak agar fungsi edukasi dan pelestarian berjalan berkelanjutan,” tegas Lina Ruslinawati.
Menyikapi temuan itu, Komisi II DPRD Jawa Barat memastikan akan mengawal pengadaan infrastruktur kelistrikan agar masuk dalam skala prioritas anggaran tahun 2026. Komitmen perlindungan habitat penyu, menurutnya, harus menjadi tanggung jawab bersama secara selaras antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Selain menyoroti penguatan infrastruktur fisik, peninjauan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi kelompok konservasi lokal, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat pesisir dalam menjaga ekosistem laut di Jawa Barat.
“Kami akan terus mendorong tindak lanjut dari hasil pertemuan hari ini,” pungkasnya. (MP)
