Sukabumi – Seputar Jagat News. Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memantapkan arah pembangunan daerah melalui rapat koordinasi perencanaan Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2027. Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi jajaran instansi pemerintah untuk menyatukan pandangan serta memastikan setiap kebijakan yang dirancang bersifat inklusif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Forum tersebut dipimpin secara teknis oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sukabumi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Kepemimpinan Strategis dan Kolaborasi Terukur
Sub Koordinator Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Raga Perdana Hadi, ST, MT., Ph.D., menegaskan pentingnya kolaborasi yang terukur dalam proses perencanaan pembangunan.
Menurutnya, perencanaan yang komprehensif harus mampu menjembatani aspirasi publik dengan regulasi pemerintah sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif.
“Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berbasis data, riset, serta selaras dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya dalam forum tersebut.
Untuk memperkuat objektivitas, Pemkab Sukabumi turut melibatkan unsur eksternal, di antaranya:
- Akademisi perguruan tinggi, yang memberikan landasan kajian ilmiah serta analisis berbasis riset.
- Pelaku usaha (stakeholder), yang menyampaikan masukan terkait realitas ekonomi, tantangan investasi, dan peluang pengembangan daerah.
Keterlibatan multipihak ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif sekaligus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sinkronisasi Lintas Sektor
Rapat koordinasi tersebut juga dirancang untuk mencegah tumpang tindih program antarinstansi. Sejumlah perangkat daerah dikelompokkan dalam beberapa klaster strategis, antara lain:
- Sektor Ketahanan Pangan
Melibatkan Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, serta Ketahanan Pangan yang berfokus pada penguatan kedaulatan logistik dan stabilitas pasokan daerah. - Sektor Ekonomi dan Investasi
DPMPTSP, Disdagin, DKUKM, dan Dinas Pariwisata berkolaborasi menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan investasi serta pengembangan UMKM dan koperasi. - Unsur Tata Kelola dan Pengawasan
BPKAD, Setda, Disnakertrans, serta Inspektorat memastikan seluruh program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan transparansi administrasi.
Pendekatan klaster ini dinilai efektif dalam memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan efisiensi pembangunan daerah.
Selaras dengan Prioritas Nasional
Perencanaan tahun 2027 juga diarahkan agar selaras dengan prioritas Pemerintah Pusat, khususnya dalam penguatan sektor koperasi serta program perlindungan sosial.
Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap visi Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, dalam mewujudkan Sukabumi yang “Mubarokah” (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah).
Melalui perencanaan yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah, Pemkab Sukabumi optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan fondasi kolaborasi yang kuat dan tata kelola yang akuntabel, arah pembangunan SDA 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pijakan konkret menuju Sukabumi yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
(MP)
