Jakarta – Seputar Jagat News. Kamis, 4 Desember 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyiapkan agenda pemanggilan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa pemanggilan akan dilakukan setelah seluruh klaster perkara yang sedang ditangani rampung.
“Klaster Semarang selesai, Solo selesai, kemudian Lampegan Cianjur juga selesai. Ini sedang kami tabung perkaranya, termasuk yang di Sulawesi. Nanti semuanya akan ditanyakan, karena muaranya ke top manager atau pimpinan tertinggi,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12) malam.
Asep menegaskan, apabila Budi Karya dipanggil kembali, pemeriksaan tidak akan hanya berlangsung satu kali.
“Di tingkat top manager ini terhubung dengan beberapa perkara. Kalau dipanggil cepat, maka akan terus-menerus dipanggil,” katanya.
Budi Karya terakhir kali dimintai keterangan oleh KPK sebagai saksi pada 26 Juli 2023
Perkara Bermula dari OTT 11 April 2023
Kasus rasuah di tubuh DJKA Kemenhub pertama kali mencuat lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Setelah melakukan pengembangan perkara, hingga 12 Agustus 2025, KPK telah menetapkan 17 tersangka dan dua korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Deretan Tersangka yang Telah Ditahan
Sejumlah pejabat maupun pihak swasta yang terjerat antara lain:
- Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto
- Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat
- Direktur Utama PT KA Properti Manajemen Yoseph Ibrahim
- VP PT KAPM Parjono
- Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi
- Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya
- PPK BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan
- PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi
- PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah
- PPK BTP Jawa Bagian Barat Syntho Pirjani
- Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika
- Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera Zulfikar Fahmi
- PPK Proyek Jalur Ganda Cirebon–Kroya Yofi Okatrisza
- Ketua Pokja Kemenhub Hardho, Edi Purnomo, dan Budi Prasetyo
- Ketua Pokja Proyek Jalur Ganda Solo Balapan–Kadipiro Risna Sutriyanto
Proyek-Proyek yang Diduga Sarat Korupsi
KPK mengidentifikasi sejumlah proyek strategis yang diduga menjadi ladang praktik korupsi, yaitu:
- Pembangunan Jalur Ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso
- Pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan
- Empat proyek konstruksi jalur kereta serta dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur
- Proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa–Sumatera
Modus korupsi yang digunakan diduga berupa rekayasa pemenang tender melalui pengaturan administrasi sejak awal hingga penetapan pemenang proyek.
MP
