Bantargadung – Seputar Jagat News. Selasa, 5 Agustus 2025. Pemerintah Desa (Pemdes) Bantargebang, Kecamatan Bantargadung, menyalurkan bantuan beras sebanyak 20 kilogram kepada 370 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut merupakan bagian dari program bantuan pangan pemerintah pusat yang ditujukan untuk warga yang terdampak kemiskinan ekstrem.
Penyaluran bantuan berlangsung pada Senin (5/8) di Aula Kantor Desa Bantargebang. Proses distribusi dilakukan dengan pengawasan ketat, guna memastikan bantuan tepat sasaran sesuai dengan instruksi Kementerian. Salah satu syarat utama dalam penyaluran ini adalah bantuan tidak boleh diwakilkan, kecuali oleh pasangan sah dalam satu Kartu Keluarga (KK), yakni suami atau istri yang membawa dokumen asli berupa KTP dan KK.
Kepala Desa Bantargebang, H. Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa sebanyak 370 KPM yang menerima bantuan ini telah ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat. Pemdes hanya bertugas sebagai pelaksana distribusi.
“Kami hanya menyalurkan sesuai daftar yang sudah ditentukan dari pusat. Prosedur penyaluran pun kami laksanakan sebaik mungkin agar bantuan ini benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Karena itu, kami tegaskan bahwa pengambilan bantuan tidak boleh diwakilkan, kecuali oleh pasangan dalam satu KK dengan membawa dokumen asli,” tegas H. Dedi Mulyadi.
Salah satu penerima bantuan berinisial DR, warga Kampung Ciwaru, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang diterima. Ia mengungkapkan bahwa bantuan beras ini sangat membantu dirinya dan keluarga di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Usaha saya sedang menurun, jadi bantuan ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih kepada pemerintah pusat dan Pemdes Bantargebang. Semoga program seperti ini bisa terus berlanjut,” ujarnya.
Kegiatan penyaluran beras ini juga disaksikan langsung oleh perwakilan dari pihak Kecamatan Bantargadung, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Proses distribusi berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.
Dengan adanya penyaluran bantuan ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan.
(H. Setiawan)
