SUKABUMI – Seputar Jagat News. Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hal ini ditandai dengan kehadiran Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) Tahap VII, yang digelar pada Rabu, 15 Oktober 2025, bertempat di Pendopo Sukabumi.
Acara ini merupakan bagian dari sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, dalam sambutannya menjelaskan bahwa PKS OP4D adalah strategi bersama untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal. Ia menekankan bahwa kolaborasi fiskal ini sejalan dengan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang APBN dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi dan penguatan fiskal secara nasional.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah dengan menyelaraskan pengumpulan pajak antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Askolani.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas didampingi oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), secara resmi melakukan penandatanganan PKS OP4D Tahap VII secara daring. Penandatanganan ini merupakan langkah konkret dalam mendorong optimalisasi sistem pemungutan pajak yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien.
Acara ini juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Sukabumi. Beberapa di antaranya adalah Inspektur Daerah, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan, Plt. Kepala BPKAD, Sekretaris Dinas Bapelitbangda, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Publik, Kabag Hukum, dan Kabag Kerja Sama.
Partisipasi aktif dari berbagai perangkat daerah tersebut menunjukkan keseriusan Kabupaten Sukabumi dalam mendukung program nasional yang bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah. (MP)
