Sukabumi, 23 Agustus 2025 – Seputar Jagat News. Aroma korupsi kembali menyeruak dari tubuh birokrasi daerah. Kali ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi menjadi sorotan tajam publik. Berdasarkan hasil investigasi tim Seputar Jagat News, terkuak dugaan kuat penyelewengan anggaran hingga miliaran rupiah, lengkap dengan indikasi pemalsuan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Anggaran fantastis sebesar Rp13.239.600.000, yang semestinya digunakan untuk mendanai sejumlah program strategis seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPPKS) – Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Kesaksian Pegawai: “Dana Kader Dipotong, SPJ Diduga Dipalsukan”
Salah satu sumber internal di lingkungan DPPKB, berinisial SD (42), membuka tabir dugaan praktik manipulasi dana tersebut. Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada awak media, SD menyebutkan adanya kejanggalan dalam penyaluran dana ke kader Pos KB di berbagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
“Honor dan dana operasional yang seharusnya disalurkan ke kader Pos KB melalui UPTD tidak semuanya diberikan. Bahkan, pernah ada potongan sampai Rp80.000 per kader,” ungkap SD yang meminta identitasnya disamarkan sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
SD juga mengindikasikan bahwa dokumen pertanggungjawaban yang diajukan sebagai bukti penggunaan anggaran kepada pihak terkait diduga dipalsukan, memperkuat dugaan bahwa praktik ini telah berlangsung secara sistematis.
Masalah Lain Muncul: Proyek Pembangunan Kantor KB Diperiksa, TGR Membengkak
Tak hanya soal dana operasional kader, pembangunan fisik kantor KB di Kecamatan Nyalindung dan Kecamatan Cisaat pun tengah dalam sorotan. Menurut narasumber berinisial S, Inspektorat Kabupaten Sukabumi kini tengah melakukan audit mendalam terhadap proyek-proyek tersebut.
Dari data yang diperoleh tim investigasi, dalam Tahun Anggaran 2023:
- Pembangunan gedung: Rp1.173.150.000
- Pengadaan peralatan dan mesin: Rp265.679.000
Anggaran tersebut kini tengah dalam sorotan karena adanya dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan yang berujung pada Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang nilainya belum diungkapkan ke publik namun dikabarkan cukup besar.
Inspektorat Bungkam, Audit Belum Rampung
Dikonfirmasi pada 21 Agustus 2025, Inspektur Kabupaten Sukabumi, Komarudin, memberikan tanggapan singkat melalui pesan WhatsApp. Ia menyebutkan bahwa proses audit masih berjalan dan belum dapat dipublikasikan hasilnya.
“Proses audit masih berjalan, belum final. Kebetulan semua tim audit kami sedang diundang untuk pengembangan profesi. Baru selesai hari Sabtu. InsyaAllah, tahapan selanjutnya dilanjutkan,” tulis Komarudin.
Desakan Publik Meningkat, Lembaga Sosial Tuntut Transparansi
Meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini mendapat tanggapan dari elemen masyarakat sipil. Ketua Umum Paguyuban Maung Sagara, Sambodo Ngesti Waspodo, menyatakan dukungan penuh terhadap proses audit yang dilakukan Inspektorat.
“Sebagai lembaga kontrol sosial, kami mendukung penuh audit yang dilakukan Inspektorat terhadap DPPKB. TGR ini harus dibuka setransparan mungkin,” tegas Sambodo.
Ia juga menekankan bahwa penyelewengan dana publik seperti ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi menyangkut nasib ribuan warga yang bergantung pada program-program pemberdayaan keluarga dari pemerintah.
Potensi Dampak Sosial: Integritas Birokrasi Dipertaruhkan
Kasus dugaan penyelewengan anggaran ini tak hanya mengancam citra DPPKB, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan daerah. Jika terbukti, praktik pemalsuan SPJ dan penyalahgunaan dana akan menjadi pukulan telak bagi semangat reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah.
Dengan audit yang masih berjalan, publik kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum dan pihak pengawas anggaran untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas. Transparansi dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. (HSN/Sukma)
