JAKARTA – Seputar Jagat News. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas mendadak pada Rabu malam (30/7/2025) di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, membahas serius pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran. Rapat ini digelar menyusul temuan maraknya kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat.
Rapat digelar pukul 21.00 WIB dan dihadiri oleh jajaran tinggi negara, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapissus) Aris Marsudiyanto.
Presiden Prabowo secara eksplisit memberikan arahan keras agar pelanggaran dalam distribusi dan mutu beras ditindak tanpa kompromi.
“Kepala Negara memberikan arahan yang jelas, bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Proses penegakan hukum harus berjalan,” ungkap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resminya.
Menurut Teddy, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian pertemuan yang telah dilakukan sepanjang hari itu, yang menyoroti lonjakan temuan beras oplosan dan pelanggaran standar yang semakin marak di pasaran.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa dari pemeriksaan terhadap 268 merek beras yang beredar di pasaran, sebanyak 212 merek dinyatakan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Pelanggaran paling mencolok ditemukan pada tingkat kandungan patahan beras (broken rice) yang melebihi ambang batas regulasi.
“Broken-nya ada yang 30, 35, 40, bahkan sampai 50 persen. Padahal, untuk kategori premium dan medium, batasnya sudah ditentukan. Jadi ini jelas tidak sesuai standar,” kata Amran seusai rapat.
Amran menyampaikan bahwa data temuan tersebut telah diverifikasi ulang dan hasilnya tetap konsisten. Oleh karena itu, seluruh temuan telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk segera ditindaklanjuti sesuai arahan Presiden.
“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung. Setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan,” tegas Amran.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) lanjutan guna membahas langkah strategis berikutnya.
“Arahan Bapak Presiden jelas: tindak lanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” lanjutnya.
Isu beras oplosan bukan hanya berdampak pada kerugian ekonomi masyarakat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap distribusi bahan pokok nasional. Apalagi, beras merupakan kebutuhan utama rakyat dan salah satu komoditas yang mendapat pengawasan ketat dari negara.
Dengan langkah tegas ini, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran dalam sektor pangan, terutama yang menyangkut mutu dan transparansi produk beras yang dikonsumsi masyarakat luas. (MP)
