Warungkiara — Seputar Jagat News, 17 November 2025. Pemerintah Desa (Pemdes) Bojongkerta, Kecamatan Warungkiara, menjalani kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) tahap dua untuk anggaran tahun 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh tim Kecamatan Warungkiara dan mencakup pemeriksaan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), serta dana Bantuan Provinsi (Banprov) yang telah diterima oleh Pemdes Bojongkerta.
Monev tersebut difokuskan pada pengecekan seluruh administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, termasuk kegiatan pembangunan fisik serta administrasi pendukung lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh pelaksanaan anggaran berjalan sesuai aturan, tidak terjadi kesalahan pencatatan, dan tidak ada keterlambatan dalam proses administrasi.
Pihak Kecamatan Warungkiara menegaskan bahwa monev ini bersifat preventif. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan berkas atau pelaksanaan anggaran di tingkat desa, pihak kecamatan akan memberikan pembenahan dan penjelasan agar administrasi kembali selaras dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Desa Bojongkerta, Uus Suhendar, dalam pidatonya menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan monev ini. Ia menilai bahwa monitoring anggaran DD, ADD, dan Banprov tahap dua sangat penting untuk menunjang peningkatan kualitas pemerintahan desa. “Kami berharap melalui monev ini, roda pemerintahan Desa Bojongkerta ke depannya dapat semakin berprestasi dan menjadi desa unggulan,” ujar Uus Suhendar.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Warungkiara, Rina, menambahkan bahwa pelaksanaan monev bukan berarti Desa Bojongkerta sedang menghadapi masalah. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban rutin tim monitoring kecamatan untuk memastikan seluruh dokumen administrasi sesuai dan seragam. “Ketika ada berkas yang tidak sama, kami samakan agar ke depannya tidak ada kekeliruan administrasi,” jelas Rina.
Kegiatan monev ini diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi antara pihak kecamatan dan desa, sehingga pelaksanaan anggaran di Desa Bojongkerta dapat berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Rina)
