SUKABUMI – Seputar Jagat News. Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah bersiap memasuki era baru dalam proses demokrasi desa. Untuk pertama kalinya, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Siklus III Gelombang I yang dijadwalkan pada tahun 2027 akan mengusung konsep digitalisasi, sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan transparan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi, pada Sabtu, 4 Oktober 2025. Ia mengungkapkan bahwa Pilkades 2027 akan dilaksanakan dengan pendekatan sistem elektronik, sejalan dengan arahan pemerintah provinsi Jawa Barat.
Transformasi digital Pilkades ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Nomor 143/PMD.01/DPMDesa, yang mengatur tentang fasilitasi pelaksanaan Pilkades secara elektronik atau digital. Namun demikian, penerapan sistem digital ini tidak akan diberlakukan secara serentak di seluruh desa.
Gun Gun menyebutkan, penerapan akan dilakukan secara hibrid, yaitu kombinasi antara e-voting dan sistem konvensional. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan masing-masing desa, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM).
“Pelaksanaannya masih memungkinkan secara hibrid. Jadi dipilah mana desa yang sudah memenuhi syarat untuk e-voting, dan mana yang belum, sehingga tetap memakai cara konvensional. Hal ini butuh pendataan dan penelaahan yang cermat,” ujar Gun Gun.
Untuk mendukung transisi ke Pilkades digital, DPMD Kabupaten Sukabumi kini tengah mempersiapkan berbagai aspek penting. Mulai dari penyusunan regulasi teknis, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, hingga penguatan infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana penunjang lainnya.
Gun Gun menggarisbawahi bahwa kesiapan tidak hanya sebatas teknologi, tetapi juga menyangkut dukungan anggaran dan ketersediaan infrastruktur digital di wilayah desa yang masih memiliki keterbatasan jaringan.
“Tantangan terbesar bukan hanya soal kesiapan aturan dan SDM, tetapi juga infrastruktur jaringan internet, sarana-prasarana penunjang, serta kesiapan anggaran. Semua ini harus dipastikan siap sebelum sistem digital diterapkan,” tambahnya.
Penerapan sistem digital dalam Pilkades tidak hanya bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilihan di tingkat desa. Dengan mekanisme digital, proses perhitungan suara diyakini akan lebih cepat, akurat, dan minim potensi kecurangan.
Namun demikian, Gun Gun mengingatkan bahwa tantangan sosial juga harus diperhatikan, terutama dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap perubahan sistem pemilihan.
“Yang terpenting dalam Pilkades digital nanti adalah bagaimana memastikan pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru. Komunikasi, informasi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci, disamping tentunya dukungan pendanaan yang memadai,” ujarnya.
Lebih jauh, digitalisasi Pilkades juga menjadi bagian dari visi jangka panjang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang maju, adaptif, dan berbasis teknologi. DPMD Kabupaten Sukabumi melihat momentum Pilkades 2027 bukan hanya sekadar agenda politik lokal, tetapi juga sebagai wahana edukasi digital bagi masyarakat desa.
Gun Gun menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi terhadap keberhasilan Pilkades digital mendatang.
“Kami ingin setiap tahapan Pilkades menjadi momentum pembelajaran, bukan hanya memilih pemimpin, tapi juga membangun kesadaran baru tentang pentingnya teknologi dalam pelayanan publik desa,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah strategis yang kini tengah disusun, Kabupaten Sukabumi berkomitmen menjadikan Pilkades 2027 sebagai tonggak penting demokrasi digital tingkat lokal, membuka jalan menuju desa yang lebih partisipatif, efisien, dan transparan di masa depan. (MP)
