Jakarta – Seputar Jagat News. Selasa, 20 Januari 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Pati Sudewo (SDW) diamankan dalam OTT ketiga yang digelar KPK sepanjang tahun 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyatakan bahwa Sudewo termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam rangkaian OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.
Menurut Budi, saat ini Sudewo tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK. Pemeriksaan dilakukan di Polres Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati.
“Kudus,” kata Budi menegaskan lokasi pemeriksaan terhadap Sudewo.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Sudewo dan pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Rangkaian OTT KPK Sepanjang 2026
Penangkapan Bupati Pati ini menambah daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sejak awal tahun 2026. Sebelumnya, KPK mengawali OTT pertama dengan mengamankan delapan orang pada 9–10 Januari 2026.
Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkap bahwa OTT pertama tersebut terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.
OTT kedua dilakukan pada 19 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya. OTT ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.
Masih pada tanggal yang sama, KPK mengonfirmasi pelaksanaan OTT ketiga di Pati, Jawa Tengah, yang berujung pada penangkapan Bupati Pati Sudewo.
Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam OTT di Pati. Informasi lanjutan akan disampaikan setelah KPK menetapkan status hukum para pihak yang diamankan
MP
