JAKARTA – Seputar Jagat News. Langkah konkret Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai apresiasi dari Komisi III DPR RI. Melalui pengelolaan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah, Polri dinilai telah menunjukkan peran aktif tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam menyukseskan kebijakan sosial pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas profesionalisme dan komitmen Polri dalam mendukung program MBG, khususnya lewat pengelolaan SPPG yang menerapkan standar tinggi dalam aspek keamanan dan sanitasi pangan.
“Atas nama Komisi III DPR RI, kami mengapresiasi kinerja Polri yang ikut menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan mengelola SPPG berstandar tinggi,” ujar Habiburokhman pada Minggu (5/10).
Saat ini, Polri telah membentuk lebih dari 600 unit SPPG di berbagai daerah. Masing-masing unit menjalankan pengelolaan makanan dengan pengawasan ketat dan protokol keamanan gizi yang terstruktur, termasuk penggunaan dua tahap rapid test pada makanan sebelum didistribusikan. Fakta pentingnya: hingga kini tidak ada laporan kasus keracunan makanan dari SPPG yang dikelola Polri.
Habiburokhman menyebut hal ini sebagai indikator keberhasilan yang layak dijadikan standar tata kelola nasional, khususnya dalam program-program penyediaan makanan di lingkungan publik.
“Kami mendorong agar tata kelola SPPG Polri dijadikan acuan nasional, agar program makanan bergizi yang digulirkan pemerintah tidak hanya efisien, tapi juga aman dan bebas dari insiden seperti keracunan,” tambahnya.
Habiburokhman juga menilai bahwa keberhasilan Polri dalam mendukung MBG merupakan bagian dari semangat reformasi internal yang berkelanjutan. Ia menggarisbawahi bahwa sejak masa pandemi Covid-19, Polri telah menunjukkan adaptasi dan keterlibatan aktif dalam berbagai aspek pelayanan publik di luar fungsi utamanya sebagai aparat penegak hukum.
“Ini adalah bagian dari wajah baru Polri yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami melihat kesinambungan semangat reformasi itu dalam kontribusi Polri terhadap program MBG,” jelasnya.
Komisi III juga membuka ruang dialog dan sinergi lintas sektor agar standar pelayanan SPPG bisa terus ditingkatkan dan direplikasi oleh lembaga lain. Menurut Habiburokhman, keberhasilan Polri harus menjadi inspirasi bagi kementerian/lembaga lain untuk berkontribusi lebih dalam program sosial berbasis kebutuhan dasar masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia, sekaligus menjamin akses makanan bergizi yang aman dan terjangkau. Dukungan Polri melalui pengelolaan SPPG yang profesional dan higienis menjadi bagian penting dari kesuksesan program ini. (MP)
