Subang – Seputar Jagat News, 24 Oktober 2025. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tak akan memperpanjang izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah bagi PT Tirta Investama, produsen air minum dalam kemasan Aqua, apabila perusahaan tersebut masih menggunakan armada truk dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL).
Peringatan itu disampaikan Dedi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik Aqua di Kabupaten Subang. Momen tersebut juga dibagikannya melalui kanal Kang Dedi Mulyadi Channel pada Rabu (22/10/2025) pukul 21.00 WIB.
“Nanti izinnya enggak saya perpanjang loh, izin pengambilan airnya tidak diperpanjang kalau mobilnya enggak diganti,” tegas Dedi dalam video tersebut.
Menurut Dedi, penggunaan truk ODOL tidak hanya merugikan perusahaan dalam jangka panjang, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan serta membahayakan keselamatan warga sekitar.
Dalam sidak itu, Dedi memeriksa langsung deretan truk pengangkut galon yang tengah menunggu keberangkatan. Ia mendapati salah satu truk mengangkut 720 galon air, dengan masing-masing galon berisi 19 liter, sehingga total muatannya mencapai 13,68 ton. Padahal, kapasitas angkut truk tersebut hanya 5 ton.
“Kendaraan cepat rusak, rem cepat rusak, as roda cepat rusak, jalan cepat rusak,” ujar Dedi.
Selain memeriksa muatan, Dedi juga berbincang dengan salah seorang sopir lanjut usia yang bertugas mengemudikan truk tersebut. Sang sopir mengaku hanya menerima upah Rp125.000 per hari untuk mengangkut galon dalam kondisi kendaraan kelebihan muatan.
Mendengar hal itu, Dedi menyebut bahwa pendapatan para sopir tidak sebanding dengan risiko besar yang mereka tanggung setiap hari.
“Kelebihan muatan tidak sebanding dengan kesejahteraan sopir. Kalau saya larang truk ODOL lewat, sopir sering demo, padahal mereka sebenarnya korban,” kata Dedi.
Melalui pernyataannya itu, Dedi Mulyadi ingin menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan infrastruktur Jawa Barat. Ia berharap seluruh pelaku industri, termasuk Aqua, mematuhi aturan terkait dimensi dan kapasitas kendaraan angkut agar kegiatan usaha tetap berkelanjutan tanpa merugikan masyarakat. (sukma)
