Bandung – Seputar Jagat News, 1 November 2025. Kabupaten Sukabumi kembali diterjang bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Cisolok, Senin (27/10/2025). Bencana ini mengakibatkan kerusakan cukup parah dan menimbulkan dampak sosial yang luas.
Berdasarkan data BPBD Jawa Barat, tercatat 49 bangunan rusak berat, 39 rusak sedang, 16 rusak ringan, serta 577 rumah terendam air. Tak kurang dari 3.153 jiwa dilaporkan terdampak akibat bencana tersebut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, bencana yang menimpa Sukabumi bukan semata-mata karena cuaca ekstrem, melainkan juga akibat aktivitas manusia yang merusak ekosistem hulu.
“Ada indikasi kuat bahwa banjir bandang ini berkaitan dengan pembukaan lahan. Fotonya sudah ada, tapi saya minta DSDA untuk mendalami lebih lanjut,” ujar Dedi, Kamis (30/10/2025).
Ia menyebut kondisi lingkungan di Sukabumi sudah “akut rusak”, dengan banyaknya alih fungsi hutan dan pembukaan lahan yang tidak terkendali.
“Problem Sukabumi itu satu: alamnya rusak parah. Kita terus bangun infrastruktur, tapi kalau hulu tidak dijaga, bencana akan terus terjadi,” tegasnya.
Dedi mengingatkan pentingnya penataan ruang yang berpihak pada kelestarian alam. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya fokus di wilayah hilir, sementara wilayah hulu dibiarkan rusak.
“Tidak cukup membangun di hilir. Di atasnya—sumber masalahnya—harus diselesaikan,” jelasnya.
Ia juga mengaku telah meminta kepada Bupati Sukabumi untuk segera memperbaiki tata ruang daerah serta menegakkan aturan larangan alih fungsi lahan.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, tata ruangnya harus diubah. Semua pihak harus taat, demi keinginan alam untuk dijaga,” tambahnya.
Terkait lokasi pembukaan lahan yang diduga menjadi penyebab banjir, Dedi memilih menunggu hasil penyelidikan ilmiah.
“Tidak boleh saya menyimpulkan sebelum ada hasil investigatif. Itu nanti dilakukan teman-teman dari ITB dan IPB,” katanya.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil 5 Sukabumi, Yusuf Ridwan, mendukung langkah investigasi tersebut. Ia menilai akar masalah bencana memang terletak pada lemahnya pengawasan kawasan hutan di sekitar Cisolok.
“Di atas Kecamatan Cisolok ada pegunungan dan perbukitan yang kurang diawasi. Pembalakan liar memang terjadi dan sudah lama,” ungkap politisi PPP itu.
Yusuf mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera bertindak sebelum kerusakan semakin meluas.
“Harus segera disisir penyebab dan pelaku pembalakan. Kalau didiamkan, berbahaya,” tegasnya.
Banjir bandang dan longsor di Cisolok menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat bahwa kerusakan alam di hulu telah mencapai titik kritis. Sejalan dengan seruan Gubernur Dedi dan DPRD Jabar, penataan tata ruang, pengawasan hutan, serta moratorium pembukaan lahan baru menjadi langkah mendesak agar Sukabumi tak terus dilanda bencana berulang.
(Sukma)
