JAKARTA – Seputar Jagat News. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan penyaluran bantuan makanan selama lima hari dalam sepekan. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan penguatan daya tahan ekonomi nasional.
Dalam konferensi pers virtual pada Selasa (31/3/2026), Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tetap memperhatikan kondisi khusus di sejumlah wilayah.
“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu, dengan pengecualian untuk asrama, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi,” ujarnya.
Menurut Airlangga, penyesuaian frekuensi penyaluran MBG berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan.
“Potensi penghematan dari kebijakan ini mencapai Rp20 triliun. Ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” jelasnya.
Pemerintah juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap produktif serta mendukung langkah efisiensi tersebut sebagai bagian dari perubahan budaya kerja nasional.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa implementasi program MBG pada anak sekolah akan disesuaikan dengan tingkat kehadiran dan hari belajar.
“Khusus untuk anak sekolah, MBG diberikan sesuai kehadiran. Jika sekolah lima hari, maka diberikan lima hari. Jika enam hari, maka diberikan enam hari,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, berdasarkan data yang tersedia, mayoritas sekolah di Indonesia menerapkan sistem lima hari belajar, sehingga kebijakan baru ini dinilai relevan dengan kondisi di lapangan.
Meski mengedepankan efisiensi, pemerintah memastikan bahwa kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama dalam program MBG. Wilayah 3T, daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta lingkungan asrama tetap mendapatkan fleksibilitas dalam penyaluran bantuan.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan program peningkatan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah.
(Red)
