SUKABUMI – Seputar Jagat News. Aksi unjuk rasa yang digelar Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwaci) di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (1/4/2026), menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini mencuat di tengah berlangsungnya Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kota Sukabumi, sehingga menjadi perhatian dalam dinamika peringatan hari jadi kota tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Ujang Taupik yang akrab disapa Ujang Kujud, menegaskan bahwa warga tidak menolak program pemerintah. Namun, ia mengkritisi dugaan praktik pengelolaan yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan.
“Kami warga Cibeureum bukan menolak program Presiden atau pemerintah. Yang kami tolak adalah pengelolaan yang asal-asalan dan ketimpangan nominal yang sampai ke pelaksana di lapangan. Ada pembagian keuntungan, tetapi diduga masih ada pihak yang mengambil porsi yang tidak semestinya,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Dalam orasinya, massa juga menyebut nama salah satu anggota DPRD Kota Sukabumi berinisial AW yang diduga terlibat dalam pengelolaan dapur MBG di wilayah Cibeureum. Tuduhan ini menambah tekanan publik terhadap lembaga legislatif setempat untuk segera memberikan klarifikasi.
Aksi tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari. Ia menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga dengan membawa laporan tersebut ke Dewan Kehormatan DPRD, sekaligus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat.
“Kami akan menindaklanjuti ke Dewan Kehormatan DPRD dan meminta bukti yang akurat. Jika memang ada anggota dewan yang terlibat dalam kepengurusan program tersebut, tentu akan kami proses sesuai mekanisme yang berlaku. Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan,” tegas Rojab.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang disebut tersebut. Dugaan ini pun menuntut transparansi lebih lanjut, terutama terkait tata kelola program MBG yang seharusnya menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Situasi ini menempatkan DPRD Kota Sukabumi dalam sorotan publik, sekaligus menguji komitmen terhadap akuntabilitas dan integritas lembaga di tengah momentum peringatan hari jadi kota.
(Sukma)
