Jakarta – Seputar Jagat News, 21 November 2025. Kejaksaan Agung menetapkan pencegahan ke luar negeri terhadap Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengurangan kewajiban pajak periode 2016–2020. Status cegah tersebut tercatat di Direktorat Jenderal Imigrasi dan berlaku sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.
Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, permintaan pencekalan diajukan oleh Kejaksaan Agung melalui surat rujukan R-1431/D/DIP-4/1/2025 untuk kepentingan penyidikan. Selain Victor, empat nama lain juga masuk daftar cegah, yakni:
- Mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi
- Pemeriksa Pajak Muda DJP Jakarta Selatan I Karl Layman
- Konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo
- Kepala KPP Madya Semarang Bernadette Ning Djah Prananingrum
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan permintaan cekal tersebut.
“Benar Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak tersebut,” ujarnya, Kamis, 20 November 2025.
Anang menjelaskan bahwa pencekalan diajukan untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait kewajiban pembayaran pajak. Namun, ia belum merinci lebih jauh mengenai konstruksi perkara karena penyidikan masih dalam tahap penyidikan umum. Sejauh ini, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan, dan Kejaksaan telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk rumah mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, turut mengonfirmasi pengajuan dan penetapan pencekalan tersebut. “Iya, sudah diajukan dan sudah dicekal,” ujarnya. Menurutnya, seluruh permohonan berasal dari Kejaksaan Agung.
PT Djarum menyatakan belum mengetahui sebelumnya bahwa nama Victor telah masuk dalam daftar pencekalan.
“Mengenai hal tersebut saya baru mengetahuinya berdasarkan informasi dari Anda,” kata Corporate Communications Manager PT Djarum, Budi Darmawan.
Victor Rachmat Hartono diketahui merupakan putra sulung konglomerat Budi Hartono. Ia menjabat sebagai Direktur Operasi PT Djarum sejak 1999 dan memimpin program filantropi perusahaan melalui Djarum Foundation.
Hingga kini, Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Proses penyidikan masih berjalan dan diperkirakan akan terus berkembang seiring pendalaman bukti serta pemeriksaan saksi.
(MP)
