Pengusaha atau Rentenir Proyek? Dugaan Praktik Jeratan Bunga di Balik Proyek di Sukabumi Mencuat

WhatsApp Image 2026 11 19 at 10.52.21 AM

Palabuhanratu – Seputar Jagat News, Kamis, 19 November 2026. Informasi yang dihimpun oleh awak media Seputar Jagat News dari akun TikTok Edi Rizal 41 mengungkapkan adanya dugaan rentenir dalam proyek Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Disebutkan pula banyak pejabat setingkat kepala dinas terlilit utang karena meminjam uang dari rentenir proyek tersebut dan membayarnya dengan memberikan paket-paket pekerjaan, baik fisik maupun pengadaan, kepada oknum rentenir proyek tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Edi Rizal (18/11/2026). Namun, ketika awak media mengonfirmasi terkait kebenaran informasi di akun TikTok tersebut melalui sambungan telepon selulernya, dia mengatakan bahwa hal tersebut benar adanya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pinjaman yang diambil oleh oknum dinas tersebut merupakan inden proyek yang nominalnya sebesar kurang lebih 10% atau 15% dari nilai paket proyek tersebut. Kadang kala, dinas ada yang meminjam uang hingga Rp200 juta sampai Rp500 juta. Yang paling miris, banyak pejabat yang terlilit utang sehingga membuat karyawan dinas tersebut bingung untuk menutupinya.

Sementara di lain pihak, menurut dia, pergerakan proyek pemerintah di Kabupaten Sukabumi bergerak secara masif sehingga proyek menumpuk di rentenir yang memberikan pinjaman tadi. Sehingga terjadilah monopoli dan diduga rekayasa dalam hal lelang di ULP. Salah satunya menyebutkan pemilik PT yang proyeknya besar-besar di dinas Kabupaten Sukabumi.

Sehingga perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang turut berusaha di Kabupaten Sukabumi tidak mendapatkan pekerjaan dikarenakan tidak ada uang untuk menyetorkan inden proyek tersebut,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan oleh seorang pengusaha berinisial R (57) kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Dia mengungkapkan bahwa dirinya pernah diminta oleh seorang kepala dinas berinisial A untuk menutupi temuan BPK sebesar Rp350 juta, dan nantinya dijanjikan sebagai pembayarannya adalah pengadaan proyek di dinasnya.

Setelah uang tersebut diserahkan, baru terbayar oleh kepala dinas tersebut sebesar Rp100 juta dengan paket pengadaan. Namun, sisanya sebesar Rp250 juta hingga saat ini belum dibayar. Ketika ditagih, pihak tersebut menghindar seolah-olah tidak memiliki utang karena tidak ada kuitansi tanda terima,” ujarnya.

Ketua Umum Paguyuban Maung Sagara, Sambodo Ngesti Waspodo, angkat bicara terkait hal tersebut.

Kata Sambodo, seharusnya seluruh pengadaan proyek pemerintah di mana pun harus mengikuti dan mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa serta tidak boleh melakukan monopoli.

“Memang tidak dapat dipungkiri, kadang kala kalau perusahaan besar itu pasti banyak anak-anak perusahaan atau grupnya sehingga tidak terlihat pada saat ikut lelang. Padahal, yang ikut lelang itu kadang kala diduga grupnya semua sehingga mengakibatkan pengusaha yang ekonomi lemah tidak dapat bersaing,” kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, “Jikalau memang ini terjadi, kami selaku lembaga kontrol sosial meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dan memeriksa dugaan adanya inden proyek ini agar mengungkap kebenaran dari permasalahan ini,” pungkasnya.

(MP)

5 / 100 SEO Score
Please follow and like us:
icon Follow en US
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial