Jember – Seputar Jagat News, 16 November 2026. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember meminta Kepolisian melindungi seluruh lapisan masyarakat menjelang demonstrasi pelaku usaha dan pendukung sound horeg yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (16/11/2026).
Permintaan tersebut disampaikan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) MUI Jember menyusul munculnya keresahan masyarakat terkait potensi dampak aksi demonstrasi, terutama penggunaan pengeras suara dengan intensitas kebisingan tinggi.
Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Jember, Moh. Kholilli, menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya harus tetap menghormati hak orang lain.
“Kami tidak dalam posisi menolak hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Itu merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Namun, kami ingin mengingatkan bahwa hak tersebut juga memiliki batas, yakni tidak boleh melanggar atau mengorbankan hak-hak warga negara lainnya,” tegas Kholilli.
Dia mengharapkan, MUI Jember menerima informasi bahwa sejumlah sekolah memilih meliburkan siswa-siswi atau mengubah kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi daring karena khawatir terhadap dampak kebisingan sound horeg.
“Salah satu yang kami terima informasi adalah SD Al Baitul Amien yang berlokasi tidak jauh dari Kantor Bupati Jember, hari ini KBM diubah menjadi daring. Karena kekhawatiran tersebut,” papar Kholilli.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa pendukung sound horeg berencana menjadikan Alun-Alun Jember sebagai titik kumpul. Selanjutnya, peserta aksi akan bergerak menuju Kantor Bupati Jember, DPRD Jember, dan Polres Jember.
Kholilli mengingatkan bahwa sejumlah fasilitas publik berada di sekitar lokasi yang menjadi sasaran demonstrasi. Di antaranya rumah sakit, sekolah, kampus, hingga tempat ibadah seperti masjid dan gereja.
Karena itu, MUI Jember meminta peserta demonstrasi mempertimbangkan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut. Jangan sampai aksi mengganggu pasien yang sedang menjalani perawatan, pelajar dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pendidikan, maupun masyarakat yang sedang bekerja.
“Sound horeg tidak boleh mengganggu pasien yang sedang sakit, lansia, dan ibu hamil yang butuh ketenangan. Juga balita dan anak-anak yang rentan terganggu atas suara kebisingan melampaui batas,” tegasnya.
MUI Jember juga mengingatkan agar demonstrasi tidak mengganggu masyarakat yang sedang beribadah maupun aktivitas ekonomi warga. Selain itu, peserta aksi diminta tidak melakukan tindakan destruktif yang dapat merusak fasilitas publik.
MUI Jember soroti dampak kebisingan sound horeg. Lebih lanjut, Kholilli menyampaikan bahwa tim dari MUI Jember telah melakukan investasi dan menemukan sejumlah kasus kelompok rentan yang dilaporkan meninggal dunia akibat terdampak kebisingan suara sound horeg.
Menurut dia, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak. Sebab, keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi kelompok tertentu.
“Kami ingin menekankan, keselamatan jiwa setiap satu anak manusia, warga negara Indonesia, harus diutamakan dari kepentingan ekonomi sekelompok orang,” tegasnya.
Dia menilai penggunaan pengeras suara dengan intensitas kebisingan berlebihan tidak sekadar berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Atas dasar itulah, Komisi Hukum dan HAM MUI Jember meminta Kapolres Jember beserta jajarannya menyiapkan langkah antisipasi agar demonstrasi berjalan aman, tertib, dan tidak mengorbankan hak masyarakat lainnya.
Kholilli menekankan, kewajiban polisi tidak hanya menjamin keamanan dan kelancaran peserta demonstrasi. Aparat juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak kegiatan tersebut.
“Kami meminta Kapolres Jember beserta jajarannya tidak hanya memastikan hak peserta demonstrasi terpenuhi, tetapi juga hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak. Jika ditemukan pelanggaran hukum, tentu harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada pembiaran terhadap tindakan yang berpotensi merugikan hak-hak warga,” tegasnya.
Selain pengamanan, MUI Jember meminta Kepolisian mengawasi penggunaan pengeras suara selama demonstrasi. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah penggunaan pengeras suara yang melampaui ambang batas kebisingan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
MUI Jember juga mengajak seluruh peserta aksi mengedepankan cara-cara damai, menjaga ketertiban, serta menghormati aktivitas warga di sekitar lokasi demonstrasi.
Menurut Kholilli, negara melalui aparat penegak hukum dan seluruh penyelenggara pemerintahan berkewajiban melindungi hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.
“Kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk mengganggu, membahayakan, atau merampas hak orang lain. Kami berharap seluruh pihak dapat menempatkan kepentingan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” ujarnya.
Pernyataan sikap Komisi Hukum dan HAM MUI Jember tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap perlindungan HAM, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat.
Kholilli menyebut, selama ini banyak warga Jember yang mengeluhkan kebisingan sound horeg beserta gangguan lain yang ditimbulkannya. Namun, keluhan tersebut dinilai belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah.
“Selama ini, sebenarnya sudah banyak masyarakat Jember yang mengeluhkan sound horeg yang menimbulkan kebisingan dan gangguan lainnya. Tetapi sayangnya mereka adalah Silent Majority, yang suaranya diabaikan oleh pemerintah atas nama kepentingan ekonomi dan hiburan sekelompok masyarakat lain,” pungkasnya. (Dang)
