Sukabumi – Seputar Jagat News, Jumat, 6 Februari 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, S.H., M.M., memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Kepesertaan Jaminan Kesehatan yang digelar di Pendopo Sukabumi. Rakor ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan di Kabupaten Sukabumi.
Dalam rakor tersebut dibahas secara mendalam mengenai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), yaitu bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan. Saat ini, kepesertaan PBI-JK di Kabupaten Sukabumi telah memasuki dua periode pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan utama dalam penetapan penerima manfaat.
Seiring dengan proses pemutakhiran data tersebut, pemerintah juga telah melaksanakan reaktivasi kepesertaan PBI-JK dalam dua periode. Namun demikian, berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN, peserta yang tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat kesejahteraan keluarga sebagai penerima PBI-JK akan dihapuskan atau dinonaktifkan kepesertaannya. Kondisi ini berdampak pada terjadinya pengurangan jumlah peserta aktif PBI-JK di Kabupaten Sukabumi secara bertahap.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah serta para pemangku kepentingan terkait. Melalui rakor ini, diharapkan proses verifikasi dan validasi data kepesertaan dapat berjalan secara optimal, akurat, dan tepat sasaran, sehingga program jaminan kesehatan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak menerima manfaat.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan instansi terkait, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala BPJS Kesehatan Sukabumi, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang adil dan berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi.
(MP)
