SUKABUMI – Seputar Jagat News, 13 Januari 2026. Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya secara resmi menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Jawa Barat terkait proses dan hasil kerja tim investigasi yang telah diturunkan ke lapangan, menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian data pendidikan di sejumlah satuan pendidikan, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, sementara pihak KCD Pendidikan Wilayah V diwakili oleh Agus, selaku Pengawas SMK (PSMK). Dalam pertemuan itu, JWI menyampaikan harapan agar hasil investigasi dapat disampaikan secara terbuka dan proporsional kepada publik.
Pihak KCD Wilayah V menyampaikan bahwa hasil investigasi belum dapat dipaparkan secara menyeluruh dengan alasan Kepala KCD sedang berada di luar kota. Namun demikian, JWI menilai keterbukaan informasi tetap penting, mengingat tim investigasi telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
“Kami menghormati mekanisme internal KCD, tetapi kami berharap hasil investigasi yang telah dilakukan dapat segera disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Lutfi Yahya.
Dalam pertemuan tersebut, JWI juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait proses investigasi. Salah satunya mengenai waktu pelaksanaan investigasi yang dilakukan saat masa libur sekolah, sehingga pemeriksaan lebih menitikberatkan pada dokumen administrasi.
Menurut JWI, kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang verifikasi faktual terhadap aktivitas peserta didik di lapangan. Oleh karena itu, JWI mendorong agar proses klarifikasi dilakukan secara lebih komprehensif guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi nyata.
JWI juga menanggapi pernyataan sebelumnya dari pihak KCD Wilayah V terkait keterbatasan jumlah pengawas. Menurut JWI, kondisi tersebut perlu disikapi dengan evaluasi sistem pengawasan yang lebih menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan berulang di kemudian hari.
“Kami tidak menilai atau menyimpulkan adanya pelanggaran, namun kami mendorong agar seluruh proses ini dievaluasi secara terbuka dan profesional,” tegas Lutfi.
JWI menegaskan bahwa data pendidikan memiliki keterkaitan langsung dengan perencanaan dan penyaluran anggaran negara, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh sebab itu, akurasi dan validitas data menjadi aspek penting yang perlu dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan.
Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dan fakta lapangan, maka hal tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, JWI Sukabumi Raya menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses klarifikasi ini secara objektif dan berimbang. JWI juga membuka ruang bagi semua pihak terkait untuk memberikan penjelasan resmi kepada publik.
Terkait kemungkinan langkah hukum, JWI menegaskan bahwa hal tersebut baru akan dipertimbangkan apabila terdapat temuan resmi dari pihak berwenang yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum.
“Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun jika ke depan terdapat temuan yang mengharuskan adanya langkah hukum, tentu akan ditempuh sesuai prosedur yang berlaku,” pungkas Lutfi.
JWI Sukabumi Raya menegaskan akan tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berimbang, dan bertanggung jawab, demi kepentingan publik serta terjaganya integritas dunia pendidikan.
(Red)
