Sukabumi – Seputar Jagat News, 2 Januari 2026. Di tengah gencarnya program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kualitas pelaksanaan proyek justru menjadi sorotan publik.
Ketua DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Raya Sukabumi, Lutfi Yahya, menyoroti pekerjaan rekonstruksi ruas jalan provinsi Cibadak–Cikidang–Pelabuhanratu yang dinilai terkesan dikerjakan secara asal-asalan.
Proyek dengan nilai anggaran mencapai Rp14.226.464.721 tersebut diketahui dilaksanakan oleh PT Karyawira Bangun Persada Utama selaku kontraktor pelaksana.
Diduga Tidak Sesuai SOP dan KAK
Menurut Lutfi, dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan ditemukan sejumlah kejanggalan, salah satunya proses penghamparan hotmix yang tidak menggunakan alat finisher, melainkan dilakukan secara manual.
“Metode seperti ini jelas tidak sesuai dengan SOP maupun KAK (Kerangka Acuan Kerja). Secara teknis, pemadatan overlay hotmix tidak akan maksimal, permukaan jalan berpotensi tidak rata, dan ketebalan aspal tidak akan sesuai standar kualitas maupun kuantitas,” tegas Lutfi kepada wartawan.
Ia menilai, apabila metode pelaksanaan tidak mengikuti standar teknis, maka hasil pekerjaan dipastikan tidak akan bertahan lama dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan.
Minta BPK dan Inspektorat Turun Tangan
Atas temuan tersebut, Lutfi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk segera melakukan audit terhadap proyek tersebut.
“Kami meminta BPK dan Inspektorat turun langsung melakukan audit. Selain itu, UPTD Wilayah II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat juga harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Lutfi menegaskan, meskipun Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) telah menetapkan target penyelesaian prioritas jalan provinsi hingga tahun 2027, namun pelaksanaan proyek tidak boleh mengabaikan mutu pekerjaan.
“Target boleh dikejar, tapi kualitas dan kuantitas tetap harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Pengawasan Dinilai Lemah dan Merugikan Negara
Lebih lanjut, Lutfi menilai lemahnya pengawasan dari UPTD Wilayah II Sukabumi, termasuk konsultan pengawas, sangat berpotensi merugikan keuangan negara.
“Anggaran proyek ini bersumber dari pajak masyarakat. Jika kualitasnya buruk, maka yang dirugikan adalah rakyat,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran dinas terkait tidak mencederai semangat dan kepedulian Gubernur Jawa Barat dalam membangun infrastruktur yang berkualitas.
“Kami berharap jangan sampai ada oknum yang menodai semangat pembangunan Pak Gubernur. Semua harus dijaga dan didukung secara profesional,” tambahnya.
Harap Jadi Atensi Gubernur
Di akhir pernyataannya, Lutfi mengaku yakin bahwa Gubernur Jawa Barat belum mengetahui kondisi di lapangan tersebut.
“Saya rasa hari ini Pak Gubernur belum tahu. Karena itu saya menyampaikan pernyataan ini agar menjadi atensi beliau, sehingga dapat diambil langkah tegas dan sanksi yang jelas, baik kepada dinas, kontraktor, maupun pihak pengawas,” pungkas Lutfi.
(MP)
