Kabupaten Sukabumi – Seputar Jagat News. Jum’at, 1 Agustus 2025. Program bantuan perahu untuk nelayan di Kabupaten Sukabumi kini berubah menjadi sumber kegaduhan publik. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) mencuat ke permukaan setelah Kepala Desa (Kades) Mandrajaya, Ajat, mengungkap keterlibatan oknum anggota DPRD dalam penyalahgunaan program tersebut demi mendanai kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukabumi.
Keterangan mengejutkan ini disampaikan oleh kuasa hukum Kades Ajat, Feriansyah SH, pada Rabu (31/7/2025). Dalam keterangannya kepada Seputarjagat News, Feriansyah membenarkan bahwa dirinya sempat diberitahu, untuk mendampingi Ajat dalam pemeriksaan lanjutan. Namun, Feriansyah menolak untuk mendampingi dengan alasan telah resmi mengundurkan diri sebagai penasihat hukum Ajat.
“Saya sudah tidak lagi menjadi penasihat hukum Kades Ajat. Namun, saya tahu bahwa beliau akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Kasus ini murni bermula dari program bantuan yang diduga dimanipulasi oleh oknum DPRD,” ujar Feriansyah kepada awak media.
Lebih lanjut, Feriansyah membeberkan bahwa Ajat diperintahkan oleh oknum anggota DPRD tersebut untuk menawarkan bantuan perahu kepada kelompok nelayan dengan sistem inden—mengharuskan nelayan membayar uang muka terlebih dahulu. Uang hasil inden itu kemudian disetorkan kepada oknum DPRD, baik melalui transfer ke rekening pribadi maupun secara tunai dalam dua kesempatan berbeda.
“Dana inden berasal dari dua pelapor, inisial D dan N. Uang tersebut tidak pernah digunakan untuk pembelian perahu, tapi malah masuk ke kantong oknum itu,” bebernya.
Dugaan Dana Mengalir ke Kampanye Politik
Sementara itu, seorang sumber yang enggan disebutkan namanya kepada awak media mengungkap hal lebih menggemparkan. Menurutnya, dana yang dikumpulkan dari para nelayan itu digunakan untuk membiayai kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukabumi.
“Ini bukan sekadar pungli. Ini penipuan terstruktur dan terencana yang melibatkan kekuasaan demi ambisi politik. Dana dari rakyat kecil dipakai buat kampanye. Ini harus dibongkar terang-terangan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
Tuntutan Publik: Usut Tuntas, Jangan Ada yang Ditutup-tutupi
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian dan kejaksaan, untuk mengusut tuntas kasus yang diduga melibatkan elit politik daerah ini. Jika benar dana program bantuan digunakan untuk kepentingan politik, maka skandal ini bisa menjadi salah satu kasus korupsi politik terbesar di Sukabumi dalam beberapa tahun terakhir.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Kabupaten Sukabumi maupun pihak pasangan calon yang diduga terlibat. (DS/HS)
